Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998. Menurutnya, reformasi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade justru menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah Presiden.
Reformasi Menempatkan Institusi Penting Langsung di Bawah Presiden
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026), dilansir Antara.
Haedar menegaskan bahwa alih-alih mengubah struktur kelembagaan, bangsa Indonesia seharusnya memfokuskan diri pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang telah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.
Reformasi Internal Solusi Persoalan Kelembagaan
Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haedar menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional sejak 1998. Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” tuturnya.
