Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan dukungan terhadap usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden. Ia berpendapat bahwa penempatan ini akan membuat kinerja Polri menjadi lebih efektif dan efisien.
Dukungan untuk Efektivitas dan Independensi
Dzulfikar menjelaskan bahwa dengan berada langsung di bawah presiden, Polri tidak perlu lagi melalui rantai birokrasi yang panjang. “Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang,” ujar Dzulfikar dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Selain itu, ia menambahkan bahwa posisi tersebut juga dinilai dapat menjaga independensi Polri dari potensi kepentingan politik tertentu. “Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” tuturnya.
Dzulfikar menilai sistem komando terpusat saat ini memungkinkan Polri untuk lebih cepat mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat,” katanya.
Sikap Kapolri Diapresiasi
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran RI ini juga mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan bentuk komitmen memperteguh pelayanan kepada masyarakat dan merupakan sikap rasional yang perlu didukung.
“Jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap yang rasional, perlu kita dukung,” kata Dzulfikar.
Posisi Ideal Polri Menurut Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyatakan penolakan terhadap usulan Polri berada di bawah kementerian. Ia berpandangan bahwa posisi Polri saat ini sudah ideal dan benar-benar menjadi alat negara.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).
Listyo menambahkan bahwa dengan berada langsung di bawah presiden, Polri dapat bergerak lebih cepat saat dibutuhkan tanpa perantara kementerian. “Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian, kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelasnya.
(dwr/imk)
