Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus P Napitupulu. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 15 saksi di Polda Kalimantan Selatan pada Senin dan Selasa, 29-30 Desember 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi difokuskan pada tindakan pemerasan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga menggali informasi mengenai mekanisme pemotongan anggaran di internal Kejari HSU.
“Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari saksi terkait proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemotongan anggaran di internal Kejari,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (31/12/2025). Ia menambahkan, pemotongan anggaran tersebut dilakukan tersangka melalui bendahara dengan mencairkan dana tanpa adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
KPK juga berupaya menelisik besaran uang hasil pemerasan yang diduga diterima oleh para tersangka dari sejumlah dinas terkait. Keterangan saksi akan ditelaah lebih lanjut untuk mengungkap aliran dana tersebut.
“Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap para pihak dari dinas-dinas terkait, penyidik menelisik besaran uang yang diminta yang disertai dengan ancaman oleh para Tersangka,” sebut Budi.
Tiga Pejabat Kejaksaan Ditetapkan Tersangka
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Albertinus P Napitupulu, dua pejabat lain yang juga ditetapkan adalah eks Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto dan eks Kasi Datun Kejari HSU Taruna Fariadi. Ketiganya diduga memeras sejumlah kepala dinas di HSU.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK pada Sabtu (20/12/2025) menyatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan kecukupan alat bukti.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang tersangka sebagai berikut, Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai sekarang,” kata Asep.
Ia melanjutkan, “Kedua, ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara.”
Rincian Dugaan Penerimaan Uang
Berdasarkan hasil penyidikan, Albertinus P Napitupulu diduga menerima uang sebesar Rp 804 juta pada periode November-Desember 2025. Ia juga diduga memotong anggaran Kejari HSU sebesar Rp 257 juta untuk keperluan operasional pribadinya, serta menerima Rp 450 juta dari penerimaan lain.
Sementara itu, Asis Budianto diduga menerima Rp 63,2 juta dari Februari hingga Desember 2025. Taruna Fariadi diduga menerima aliran dana sebesar Rp 1,07 miliar.
