Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menceritakan keseruan gelaran Liga Desa yang diselenggarakan Kementerian Desa PDTT dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional. Ia mengungkapkan bahwa kompetisi tersebut diwarnai protes terkait isu naturalisasi pemain.
Liga Desa: Ajang Silaturahmi dan Nasionalisme
Kick-off Liga Desa telah berlangsung selama dua bulan terakhir di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, diikuti oleh seluruh warga desa di Jawa Tengah. Total ada 7.800 desa yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yandri menjelaskan sistem pertandingan yang dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, hingga akhirnya mempertemukan juara-juara grup antar-kabupaten dalam sebuah final.
“Juara kecamatan di kabupaten itu berlaga dengan juara kecamatan di kecamatan lain di satu kabupaten. Ketemulah nanti juara kabupaten, nah, juara kabupaten dibuat grup, grup ini berapa kesempatan ini antar-juara grup antar-kabupaten, empat grup dibuatlah finalnya,” ujar Yandri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/1/2026).
Para pemain yang berlaga di Liga Desa dikarantina di Asrama Haji Boyolali, Jawa Tengah, sembari menunggu babak final yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Kecurangan Naturalisasi Pemain
Di balik kemeriahan kompetisi, Yandri menyoroti adanya praktik naturalisasi pemain yang tidak sesuai aturan. Ia mengaku telah mengantisipasi hal ini sejak awal dengan membuat aturan yang jelas.
“Dari awal saya sudah curiga nih kalau enggak saya buat aturan dari awal. Saya bilang dari sebelum Liga Desa ini bergulir, tolong karena ini Liga Desa murni orang desa setempat, tidak boleh naturalisasi, pemain bayaran atau pemain cabutan istilah mereka. Nah, ternyata kemarin pas memasuki laga antar kabupaten itu ada satu kabupaten yang tidak jujur lah kira-kira begitu,” tuturnya.
Yandri menjelaskan bahwa naturalisasi yang dimaksud bukanlah pemain asing seperti di timnas, melainkan pemain yang bukan berasal dari desa tempat mereka bermain. Para pemain tersebut bahkan sampai mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memalsukan domisili.
“Melakukan naturalisasi dengan mengubah KTP. Jadi di bulan Desember itu mereka banyak yang pindah ke desa itu, pemain-pemain top tadi, sehingga diprotes sama pihak lawan. Mereka telepon saya, panitia gimana nih Pak Menteri? (Yandri menjawab) ah coret, ini kalau dibiarkan berbahaya untuk ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Jadi kita sebenarnya Liga Desa ini membangun nasionalisme, membangun silaturahmi, tapi perlu juga membangun disiplin dan kejujuran. Jangan sampai ada akal-akalan. Jadi sekarang Liga Desa seru.”
Untuk mencegah kecurangan serupa terulang, Kementerian Desa PDTT bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
