Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-KUMKM), Krisdianto, menyatakan kesiapannya untuk menyokong pembiayaan bagi Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan. KPBS Pangalengan dinilai sebagai mitra LPDB yang memiliki kinerja baik dan telah memiliki mitra offtaker strategis seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, serta beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mereka juga sudah memiliki mitra offtaker seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, dan beberapa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujar Krisdianto dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).
Krisdianto berharap KPBS Pangalengan dapat berkembang menjadi pemasok utama bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, khususnya untuk berbagai produk olahan susu. Ia menambahkan bahwa koperasi ini sebelumnya pernah menerima pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 15 miliar dan telah melunasinya.
Dukungan serupa juga datang dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) RI, Ferry Juliantono. Ferry menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah KPBS Pangalengan dalam merambah sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan memproduksi susu Ultra High Temperature (UHT), melampaui produk susu pasteurisasi yang sudah ada. Langkah ini diharapkan dapat memperluas peran KPBS Pangalengan dalam ekosistem program MBG.
“Saya berharap teknologi pasteurisasi disini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT,” kata Ferry.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan SPPG Jayabaya 2 terkait pengadaan susu pasteurisasi untuk program MBG. Selain itu, juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya mengenai pelatihan koperasi.
Ferry meyakinkan bahwa produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan didistribusikan ke seluruh gerai Kopdes Merah Putih di Indonesia. Ia juga memastikan LPDB Koperasi siap memberikan dukungan pembiayaan tambahan jika KPBS Pangalengan memerlukannya untuk industri UHT.
“Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan,” ungkap Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti isu bahan baku industri pengolahan susu di Indonesia yang selama ini banyak bergantung pada impor susu bubuk skim. Ia menyatakan bahwa peraturan yang memperbolehkan impor tersebut kini telah dicabut. Ferry bertekad untuk melarang impor susu bubuk skim demi melindungi peternak sapi perah lokal.
“Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah,” tegas Ferry.
Ia juga mendorong peningkatan populasi sapi perah di dalam negeri dan menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah terkait hal tersebut. Advokasi untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor juga akan terus dilakukan.
“Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor,” kata Ferry.
Ferry mendorong agar koperasi peternak sapi perah dapat setara dengan perusahaan swasta dalam hal kemampuan memproduksi susu bubuk sendiri. Hal ini penting agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita jangan mau kalah bersaing dengan yang punya swasta, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucap Ferry.
Terkait program MBG, Menkop UKM berharap SPPG di seluruh Indonesia dapat membangun rantai pasok yang bersumber dari koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih. Ini mencakup tidak hanya susu, tetapi juga sayuran yang akan disuplai oleh koperasi petani.
“Jadi, tujuan kita memang membangun ekosistem koperasi untuk mensuplai kebutuhan dari SPPG dalam program MBG,” jelas Ferry.
Ferry menekankan bahwa kualitas dan sertifikasi susu menjadi fondasi utama penguatan koperasi produsen sapi perah. Mengingat susu adalah produk pangan strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta sertifikasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi di tingkat peternak, pengolahan, hingga distribusi, harus menjadi perhatian utama koperasi,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa peran kolektif koperasi sangat krusial dalam mendukung program MBG. Koperasi produsen susu dituntut untuk menjadi penyedia susu yang aman, layak konsumsi, terstandar, dan tersertifikasi, dengan sistem distribusi yang tertib dan akuntabel.
“Suplai untuk MBG tidak hanya menuntut ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan koperasi dalam tata kelola, pencatatan, ketelusuran, dan manajemen rantai pasok. Di sinilah koperasi diuji untuk naik kelas menjadi mitra strategis program nasional,” papar Ferry.
Ketua KPBS Pangalengan, Aun Gunawan, menjelaskan bahwa koperasi yang berdiri sejak 1969 ini kini memiliki lebih dari 4.500 anggota dan mengelola populasi 16 ribu sapi perah, dengan produksi susu mencapai 80 ton per hari. Untuk mendukung operasionalnya, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) yang terintegrasi dan dikelola melalui sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Delapan TPK di antaranya dilengkapi sistem pendingin susu untuk efisiensi proses dari pengumpulan hingga pengiriman ke industri pengolahan.
“Mulai dari pengumpulan susu di tingkat peternakan hingga pengiriman ke industri pengolahan susu,” kata Aun.
Saat ini, KPBS Pangalengan aktif berkontribusi dalam program MBG dengan memasok susu ke 50 SPPG. Pasokan susu ini dikirim langsung ke sekolah bersamaan dengan waktu operasional SPPG, dengan rata-rata kebutuhan sekitar 700 ribu cup per bulan.
“Tapi, susu kita tidak didrop ke SPPG, tapi langsung ke sekolah bersamaan waktu dengan SPPG. Kita siapkan sekitar 700 ribu cup per bulan,” pungkasnya.
