Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti dampak bencana yang menyengsarakan masyarakat di Sumatera, mengaitkannya dengan regulasi yang dinilai memberikan karpet merah bagi perusak lingkungan.
Kebijakan Lemahkan Perlindungan Lingkungan
Dalam pidato peringatan HUT ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026), Megawati menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi turut dilembagakan oleh kebijakan.
“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati. Teks pidato tersebut dibagikan kepada wartawan dan diizinkan untuk dikutip oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli.
Pembangunan Tanpa Keadilan dan Peradaban
Megawati juga mengkritik pengalihan fungsi alam atas nama pembangunan. Menurutnya, dalih pembangunan tersebut justru mencerminkan potret pembangunan yang tidak berkeadilan.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” tegas Megawati.
Eksploitasi Hulu Picu Bencana Hilir
Presiden ke-5 RI ini meyakini bahwa bencana di Sumatera bukan semata-mata kehendak alam, melainkan akibat ulah tangan manusia. Kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan penyerap air, kini telah berubah menjadi ladang eksploitasi.
“Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” ungkap Megawati.
Akibatnya, Megawati melanjutkan, air hujan tidak lagi terserap oleh tanah. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru berubah menjadi kekuatan penghancur yang menghantam hilir, menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan rakyat kecil yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Krisis Peradaban Ekologis
Megawati menyimpulkan bahwa bencana di Sumatera menunjukkan adanya krisis peradaban ekologis, di mana manusia kini menempatkan diri sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan.
“Inilah krisis peradaban ekologis, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan,” pungkasnya.
