Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah, khususnya di Aceh, untuk memaksimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian pascabencana. Data yang akurat dan cepat menjadi prasyarat utama penyaluran bantuan pemerintah kepada warga yang terdampak.
Pendataan Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Kamis (1/1/2026), Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan data dalam proses pemulihan pascabencana. “Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026). Rapat ini digelar setelah Presiden Prabowo meninjau langsung rumah hunian Danantara di wilayah tersebut.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya sesuai tingkat kerusakan. Hunian rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta. Untuk kategori rusak berat dan hilang, pemerintah memfasilitasi pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH).
Aceh Diminta Percepat Pelaporan Data
Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menunjukkan kecepatan dalam melaporkan data kerusakan. Namun, ia meminta agar Aceh dapat segera menyusul. “Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” jelasnya.
Kendala pendataan sempat dihadapi Mendagri saat kunjungan ke Kabupaten Aceh Utara, di mana hilangnya data kependudukan menyulitkan proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, Tito mengusulkan optimalisasi peran keuchik dalam pendataan awal. Data yang terkumpul kemudian dilaporkan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.
“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” terangnya.
Contoh Kecepatan Pendataan di Tapanuli Selatan
Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui pendataan yang efisien. Setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak segera menerima bantuan dan mulai meninggalkan lokasi pengungsian. “Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya.
