Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera. Menurut Tito, dampak bencana di Aceh Tamiang merupakan yang terparah di antara daerah lain yang turut terdampak.
Dampak Terberat di Aceh Tamiang
“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” ujar Tito di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Ia menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, mayoritas telah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di Provinsi Aceh sendiri, 11 dari 18 kabupaten yang terdampak kini kondisinya membaik. Namun, tujuh kabupaten lainnya, termasuk Aceh Tamiang, masih memerlukan perhatian khusus.
“Tujuh daerah di Aceh ini perlu atensi spesifik, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ungkapnya.
Karakteristik Geografis Perparah Dampak
Tito menyoroti karakteristik geografis Aceh Tamiang yang dinilai memperparah dampak bencana. Wilayah ini berada di cekungan dan dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi, menyebabkan air dari daerah sekitar mengalir dan menggenangi Aceh Tamiang.
“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelasnya.
Definisi Pemulihan dan Tanda-tanda Awal
Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemulihan suatu daerah tidak hanya diukur dari berkurangnya genangan air atau kerusakan fisik semata. Aspek penting lainnya adalah berfungsinya kembali pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa dua minggu sebelum kunjungannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terlihat di Aceh Tamiang. Namun, dalam kunjungan terbarunya beberapa hari lalu, Tito mencatat adanya indikasi pemulihan meskipun masih terbatas.
“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat personel dan sumber daya guna mempercepat proses pemulihan pascabencana. Salah satu langkah konkret adalah pengerahan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan kantor pemerintahan, pengaktifan kembali layanan publik, serta pendampingan bagi aparat daerah yang terdampak.
