Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah strategi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Pemerintah telah memetakan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemetaan ini membagi daerah ke dalam tiga kategori: daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Proses ini melibatkan partisipasi pemerintah daerah terdampak untuk memastikan data yang dihimpun sesuai kondisi lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar di Kota Banda Aceh, Aceh.
Tito ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mengawali penugasannya, Tito langsung menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
Langkah Prioritas Penanganan
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Tito menekankan sejumlah langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Ia menilai pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembersihan sebelum memasuki bulan Ramadan.
Selain TNI dan Polri, Tito juga mendorong keterlibatan sekolah kedinasan dengan menugaskan para mahasiswanya, seperti yang telah dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri. Penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.
Kedua, Tito menyoroti pentingnya aktivasi kembali pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Tito juga mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan lainnya guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Lansung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Perbaikan Akses dan Dukungan Lanjutan
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia turut menyoroti perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Di sisi lain, Tito menyampaikan rencana untuk menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun data-data yang perlu segera direspons oleh Satgas. Ia juga akan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah terdampak di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
