Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap aspirasi para kepala daerah se-Provinsi Aceh pada Sabtu (10/1/2026) guna mempercepat penanganan pascabencana. Langkah ini bertujuan mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh.
Pembentukan Satgas dan Pemetaan Tingkat Kenormalan
Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung melakukan konsolidasi, termasuk memetakan tingkat kenormalan daerah terdampak.
“Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.
Indikator Normalisasi dan Prioritas Aceh
Tito memaparkan indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet.
Dari hasil pemetaan, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya.
Karena itu, Tito memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Langkah ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan percepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif.
Kepemimpinan Daerah di Masa Krisis
Mendagri menekankan bahwa kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada.
“Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegas Tito.
Permintaan Data Rinci dan Dukungan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik, baik terkait fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian.
“Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak agar memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.
Pelindungan Sosial dan Pendataan Akurat
Selain pemulihan fisik, Tito menekankan pentingnya pelindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Hal ini mencakup percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja.
Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
