Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izin operasinya telah dicabut menyusul pascabencana di wilayah Sumatera. Keputusan pencabutan izin ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aktivitas ekonomi.
Proses Pencabutan Izin
Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026). Ia menjelaskan bahwa 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbukti melakukan pelanggaran. “Satgas PKH melaporkan dan Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut yang terdiri dari 22 perusahaan bergerak di bidang kehutanan,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, “Nah, kemudian ada juga enam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan tambang.” Prasetyo menegaskan bahwa pencabutan izin ini bukanlah keputusan mendadak, melainkan hasil dari proses audit dan investigasi yang telah berjalan. Keputusan ini diambil dengan mengedepankan prinsip penegakan hukum.
Jaminan Dampak Ekonomi dan Pekerja
Meskipun penegakan hukum menjadi prioritas, Prasetyo menjamin bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan dampak terhadap para pekerja. “Jadi kita berharap hukum ditegakkan tapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik terhadap saudara-saudara kita yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut maupun nantinya terhadap pengelolaan ke depan yang harapannya ini seperti tadi disampaikan akan dapat menambah kekayaan bagi negara kita,” jelasnya.
Pengelolaan Lahan dan Bisnis Baru
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Danantara. Ia merinci, 22 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan akan dikelola oleh PT Perhutani, sementara enam perusahaan lainnya yang bergerak di bidang perkebunan dan tambang akan dikelola oleh Antam atau MIND ID.
“Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara,” ujarnya.
“Di mana Danantara telah menunjuk perusahaan namanya PT Perhutani untuk nantinya mengelola, mengelola lahan atau kegiatan ekonomi dari berarti 22 perusahaan kalau yang Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID,” sambungnya.
Klarifikasi Operasional Perusahaan
Menanggapi potensi kekhawatiran, Prasetyo membantah anggapan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Ia menegaskan bahwa proses administrasi pencabutan izin saat ini masih berjalan. “Jadi izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran ‘Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi’,” ucapnya.
