Menteri Haji dan Umrah, Mochmad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (23/12/2025). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Pantauan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menunjukkan kehadiran Gus Irfan sekitar pukul 13.08 WIB. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup, bahkan akses balkon untuk media pun dikunci selama sesi berlangsung.
Sebelum memasuki ruang rapat, Gus Irfan memberikan sedikit keterangan mengenai fokus pembahasan. “Ya perkembangan persiapan haji aja,” ujarnya singkat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak akan membahas isu pembelian hotel maupun lahan di Makkah untuk kampung haji. Menurutnya, hal tersebut berada di luar kewenangan Kemenhaj dan merupakan urusan Dana Abadi Umat (Danantara).
“Oh nggak. Saya nggak bicara itu,” tegas Irfan.
Meskipun demikian, Gus Irfan memaparkan bahwa Kemenhaj telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia hotel dan jasa katering di Arab Saudi, terkait pelaksanaan haji 2026. Saat ini, proses tersebut telah memasuki tahap penawaran atau bidding.
“Ya mungkin masih seperti yang kemarin kita, hari ini tim kita sedang berbicara dengan pihak hotel dan katering di Saudia, untuk mendapatkan kepastian pelayanan,” jelas Gus Irfan.
“Sekarang udah masuk bidding,” pungkasnya.
