Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap isu remisi bagi warga binaan. Permintaan ini muncul karena masalah remisi kerap kali menjadi sumber keluhan.
Perhatian pada Remisi dan Pembebasan Bersyarat
“Kemudian masalah remisi dan PB (pembebasan bersyarat) yang selalu menjadi bagian komplain, tolong diperhatikan betul Pak Dirjen,” ujar Menteri Agus dalam siaran langsung di akun YouTube KemenImipas pada Senin (5/1/2025).
Dalam pengarahan awal tahun, Agus menekankan pentingnya bekerja dengan hati nurani. Ia berharap pendekatan ini dapat mengarahkan jajaran Kementerian Imipas kepada tindakan yang positif. “Dan saya minta kita semua bekerja dengan hati. Kalau kita masih hidup, kita bekerja dengan hati, mudah-mudahan dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik,” tuturnya.
Semangat Baru dengan Seragam Baru
Agus juga mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Imipas untuk bekerja secara padu. Ia berharap seragam baru yang dikenakan dapat membangkitkan semangat baru dalam menjalankan tugas. “Seragam ini tentunya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, pada saat yang lalu pernah digunakan sebagai seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita, untuk menyatukan langkah bersama-sama, menjaga kementerian ini secara bersama-sama agar kementerian ini tetap eksis sebagaimana apa yang menjadi harapan kita semua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Imipas mengingatkan jajarannya untuk senantiasa menjaga nama baik institusi serta amanah jabatan yang diemban. “Gunakan amanah dan jabatan serta kewenangan, ini merupakan kekuatan yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.
Remisi Sebagai Penghargaan dan Hak Warga Binaan
Sebelumnya, Agus Andrianto menjelaskan bahwa remisi merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah yang diberikan secara selektif berdasarkan berbagai pertimbangan. Ia berpesan agar Ditjenpas tidak ragu menghadapi komplain terkait pemberian remisi. “Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Agus pada Jumat (28/3/2025).
Agus menegaskan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan remisi narapidana, terutama jika pertimbangannya menyangkut keamanan masyarakat. “Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, ‘Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang’. ‘Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat’,” pungkasnya.
