Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan klarifikasi mengenai surat peringatan yang dilayangkan kepada Hakim MK Anwar Usman terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah sidang dan rapat. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menegaskan bahwa surat tersebut bukanlah sebuah sanksi, melainkan upaya pengingat.
Upaya Mengingatkan, Bukan Menghukum
“Kami hanya mengirimkan surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan, itu saja. Ya karena kembali lagi kepada yang kami sampaikan tadi, kami sebenarnya lebih ingin menjaga kok, bukan menghukum, gitu,” ujar Palguna di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Palguna kemudian menguraikan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Menurutnya, pelanggaran etik seharusnya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan.
“Apa perbedaannya antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik, itu kan? Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar. Tapi kalau pelanggaran etik, pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa. Oleh karena itu, sebenarnya yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,” jelasnya.
MKMK Sebagai Penjaga Kehormatan MK
Palguna menekankan peran MKMK sebagai garda terdepan dalam menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan bahwa surat peringatan kepada Anwar Usman merupakan fakta yang perlu disampaikan kepada publik.
“Barangkali itu juga penting untuk diketahui dari pihak beliau dan mungkin beliau agak keberatan dengan soal itu. Tapi kan kami di Majelis Kehormatan hanya mengemukakan fakta tentang kehadiran dan sebagainya, dan itu fakta bisa dibaca oleh semua orang karena itu ada di sistem di Mahkamah Konstitusi,” ungkap Palguna.
Sebelumnya, surat peringatan tersebut disampaikan Palguna saat membacakan catatan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang tahun 2025. Ia mengemukakan bahwa MKMK secara proaktif berupaya menjaga marwah lembaga.
Rekapitulasi Kinerja MKMK 2025
Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan 264 putusan. Angka ini menunjukkan intensitas kerja MK dalam menangani perkara.
Palguna kemudian merinci surat bernomor 41/MKMK/12/2025 yang berisi surat peringatan kepada Hakim MK Anwar Usman. Surat tersebut secara spesifik memantau pelaksanaan kode etik, terutama terkait kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim.
“Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH, MH. Memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyawaratan hakim,” pungkas Palguna.
