Jakarta – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dalam dua bulan terakhir menjadi perhatian serius Partai Golkar. Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas memerintahkan seluruh kader partai untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
Instruksi Tegas untuk Kader
“Kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/12/2025).
Bahlil menekankan pentingnya para kader yang memegang jabatan kepala daerah atau posisi strategis lainnya untuk tidak membuat keputusan yang menyimpang dari koridor hukum. Instruksi ini berlaku bagi seluruh kader Golkar, baik yang bertugas di ranah eksekutif maupun legislatif.
“Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tegas Bahlil.
Partai untuk Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi
Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan bahwa penugasan dari partai tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar sejatinya adalah alat perjuangan untuk kepentingan rakyat.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa partai Golkar enggak boleh dijadikan sebagai partai untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” ucap Bahlil.
Ia menambahkan, “Partai Golkar harus kembali kepada khittah perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan yang terbaik untuk rakyat.”
Empat Kepala Daerah Terjerat OTT KPK
Sebagai informasi, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, KPK telah berhasil melakukan OTT terhadap empat kepala daerah. Keempat kepala daerah tersebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
