Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan pernyataan sikap keras atas peristiwa yang melibatkan Amerika Serikat dan Venezuela. Pernyataan sikap ini dilakukan menyusul penyerangan militer AS ke Venezuela serta penahanan Presiden Nicolas Maduro.
AS Serang Venezuela, Tangkap Presiden Maduro
Pada Sabtu, 3 Januari 2026, dunia dikejutkan oleh tindakan sepihak yang dinilai ilegal oleh Amerika Serikat di bawah perintah Presiden AS, Donald Trump. Atas nama penegakan hukum, militer AS dilaporkan menyerang negara berdaulat, Venezuela, dan menahan Presiden Nicolas Maduro untuk dibawa ke Amerika Serikat.
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sekaligus Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa tuduhan terhadap Presiden Maduro memimpin kartel perdagangan obat-obatan terlarang adalah dalih dan kebohongan. Menurutnya, alasan sesungguhnya, seperti yang diakui sendiri oleh Presiden Trump, adalah keinginan untuk mengendalikan kekayaan minyak Venezuela.
PRIMA Ingatkan Amanat UUD 1945
Agus Jabo menegaskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan politik luar negeri yang dilandasi cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Atas dasar tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Partai PRIMA) mengecam keras aksi imperialistik oleh Amerika Serikat ini. Serangan militer dan penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros, bukan hanya penghinaan terhadap martabat dan kedaulatan rakyat Venezuela melainkan juga pelecehan terhadap hukum dan komunitas internasional yang menghendaki kesetaraan pergaulan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Potensi Preseden Buruk dan Peran Indonesia
Menurut Agus Jabo, serangan militer dan penculikan Presiden Maduro dapat menjadi preseden bagi negara yang merasa lebih kuat untuk melakukan intimidasi, perundungan, dan tindakan serupa terhadap negara yang lebih lemah.
Partai PRIMA, sebagai bagian dari koalisi politik dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, mencermati peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkomunikasikan pembebasan Presiden Maduro sesegera mungkin. Hal ini diharapkan dapat mencegah dunia semakin tenggelam dalam ketegangan dan perang yang lebih besar.
“Bagi Indonesia, DPP Partai PRIMA memandang kejadian ini sekaligus sebagai pengingat, bahwa kepentingan imperialisme dan neokolonialisme, yang sering disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, masih hidup untuk mengincar berbagai sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
