Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa Indonesia berhak atas tambahan 127 hektare wilayah di Pulau Sebatik menyusul kesepakatan pergeseran garis batas negara dengan Malaysia. Kesepakatan ini dicapai dalam forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee.
Perubahan Garis Batas Negara
Ossy memaparkan, hasil dari Outstanding Boundary Problem (OPB) Pulau Sebatik dalam persidangan ke-45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee menunjukkan adanya perubahan sepanjang sekitar 23 kilometer segmen batas. Perubahan ini menyebabkan sebagian wilayah Indonesia berkurang, namun sebagian lainnya bertambah.
“Kalau hasil konsekuensi atas kesepakatan, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektare, sedangkan Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektare,” ujar Ossy dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Dampak dan Penanganan Warga Terdampak
Akibat perubahan garis batas negara ini, seluas 3,6 hektare desa di Sebatik terdampak. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan zona penyangga selebar 10 meter di wilayah yang terdampak. “Bahwa diberikan buffer zone sepanjang 10 meter sehingga di sana ada dua tambahan 2,4 hektare yang harus hilang dari tanah terdampak di Indonesia yang masuk ke Malaysia sehingga total luasnya menjadi 6,1 hektare,” jelas Ossy.
Puluhan warga terdampak akibat perubahan ini. Ossy memastikan pemerintah akan menjamin hak-hak warga negara Indonesia di Pulau Sebatik akan dipenuhi pasca-relokasi. “Di sini kita bisa lihat bahwa warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang, ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan lima orang pemegang akta di bawah tangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, legalitas hak atas tanah warga yang terdampak akan dipastikan. Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) di Pulau Sebatik, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BNPP, saat ini tengah intensif melakukan identifikasi dan verifikasi dengan masyarakat terdampak untuk proses relokasi ke depannya.
