Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menyatakan bahwa gagasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari berbagai aspek.
Kajian Ulang Efektivitas Pilkada Langsung
Gerry Habel Hukubun menilai bahwa Pilkada secara langsung memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ia juga menyoroti fenomena suara rakyat yang kini mudah dibeli dengan uang.
“Menurut saya ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke jaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung ini lebih positif atau efektif?” ujar Gerry kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
Ia menambahkan, “Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan.”
Meskipun Pilkada langsung dinilai menumbuhkan semangat masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, Gerry melihat adanya masalah mendasar. “Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik,” katanya.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di garis kemiskinan. “Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan,” jelasnya.
Gerry melanjutkan, “Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik.”
Harapan Mekanisme yang Lebih Baik
Lebih lanjut, Gerry berharap jika Pilkada dikembalikan melalui DPRD, maka mekanisme dan tata caranya dapat diatur menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan tingginya biaya politik dengan potensi korupsi. “Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah,” sambungnya.
Usulan Partai Golkar dan Tanggapan PSI
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapimnas I Tahun 2025 telah merampungkan sejumlah poin kesepakatan, salah satunya terkait usulan Pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Partai Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka dan mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Menanggapi hal ini, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyatakan bahwa jika wacana tersebut merupakan inisiatif pemerintah, maka partai koalisi wajib mendukung.
“Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung,” ujar Ahmad Ali.
Ia menambahkan, “Karena konsekuensi dari berkoalisi partai koalisi ya dia namanya berkomitmen bekerja bersama-sama kan, mendukung semua program pemerintah kan. Partai koalisi itu harus berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR.”
Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. “Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu,” katanya.
“Soal apapun yang diwacanakan, oh iya, kalau ini sikap pemerintah maka menjadi mutlak bagi PSI untuk mendukungnya,” tambahnya.
