Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini membahas berbagai isu penting dalam dan luar negeri.
Detail Pertemuan
Kabar pertemuan ini awalnya diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh yang kerap disebut sebagai oposisi pemerintah. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut bukan dengan tokoh oposisi, melainkan tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog dan menerima masukan.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan, Sabtu (31/1).
Prasetyo menambahkan, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga menjelaskan program-program yang telah dijalankan pemerintah selama lebih dari satu tahun terakhir, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Tokoh yang Hadir dan Topik Pembahasan
Ketua DPP Partai Gerindra ini membeberkan beberapa tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, serta mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji yang membahas penegakan hukum. Prasetyo menegaskan tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Abraham Samad Ungkap Isi Diskusi
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung selama lima jam. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo mempresentasikan program-program pemerintah, termasuk hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, serta isu penyelamatan sumber daya alam (SDA).
“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Pemberantasan Korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi
Dalam diskusi tersebut, Samad diminta pandangannya mengenai peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif dengan menyentuh akar permasalahan.
Samad juga menyoroti empat hal yang harus diperhatikan sesuai United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery. Ia menilai revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah memangkas kewenangan lembaga tersebut dan mengurangi independensinya.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelas Samad.
Ia juga mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilai tidak mengindahkan masukan masyarakat, serta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.
Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan SDA
Para tokoh yang hadir juga diminta tanggapannya mengenai reformasi kepolisian, dan mereka sepakat bahwa reformasi tersebut merupakan keharusan. Selain itu, isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga dibahas, mengingat Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH) telah dibentuk.
Samad menyatakan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara.
Indonesia dalam Board of Peace dan Perang Melawan Oligarki
Presiden Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia masuk dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia bukanlah harga mati dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
Terakhir, Prabowo menekankan komitmennya untuk memerangi oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Ia bertekad akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi dengan pihak mana pun yang merusak atau merampok SDA negara.
“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” imbuh Samad.
