Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu para korban sesuai dengan keahlian masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelepasan praja IPDN dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1). Tito mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi cukup lama dengan Presiden Prabowo mengenai situasi bencana.
Gagasan Kolaborasi Sekolah Kedinasan
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito menirukan ucapan Prabowo.
Gagasan ini muncul saat Tito memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Ia menjelaskan bahwa para praja tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” jelas Tito.
Tito menilai keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan, sekaligus memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” imbuhnya.
Apresiasi dan Perpanjangan Tugas
Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Bahkan, Prabowo membuka kemungkinan penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” kata Tito.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Aceh Tamiang Jadi Prioritas Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang menjadi prioritas penanganan lantaran tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, dua indikator utama pemulihan daerah adalah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
Para praja IPDN ini akan bertugas selama satu bulan dengan membawa perlengkapan sendiri, mulai dari sekop dan cangkul hingga logistik pribadi. Mereka akan fokus membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucap Tito.
Selain membersihkan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Tito menambahkan, penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN), yang juga akan menjadi bagian dari penilaian akademik praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
