Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengapresiasi respons cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi gejolak di pasar modal Indonesia. Langkah ini diambil menyusul penghentian index rebalancing oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap saham-saham Indonesia.
Penghentian tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola bursa saham Indonesia. Eddy Soeparno menilai komitmen presiden, yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham sangat dinantikan oleh kalangan investor, terutama investor asing.
“Komitmen presiden sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham merupakan sebagian di antara kebijakan yang ditunggu kalangan investor, khususnya investor asing yang sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (2/2/2026).
Perbaikan Tata Kelola Kunci Hindari Penurunan Peringkat
Eddy Soeparno menekankan bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia tidak kehilangan statusnya sebagai pasar berkembang. Ia khawatir penurunan peringkat dapat terjadi jika langkah-langkah perbaikan tidak segera dilakukan.
“Hanya melalui perbaikan tata kelola, transparansi dan peningkatan likuiditas di bursa saham Indonesia akan terhindar dari penurunan peringkat MSCI dari emerging ke frontier market,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tenggat waktu evaluasi yang diberikan oleh MSCI yang semakin mendesak. “Karena MSCI memberikan tenggat waktu evaluasi sampai dengan bulan Mei, maka kami mendorong Direksi BEI dan OJK untuk segera berbenah,” katanya.
MSCI, menurut Eddy, bukan hanya sekadar panduan bagi investor institusional asing untuk berinvestasi di saham-saham Indonesia. Lebih dari itu, MSCI berfungsi sebagai ‘license to invest‘ bagi sebagian besar investor asing yang menguasai sekitar 45% dari total nilai kepemilikan saham di BEI.
“Tidak mengherankan ketika MSCI menjatuhkan ‘mosi tidak percaya’ kepada pasar saham Indonesia terjadi penjualan saham besar-besaran sehingga indeks saham di bursa anjlok hampir 8%,” tambahnya.
Dampak Anjloknya Saham BUMN dan Investor Minoritas
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menguraikan dampak negatif dari anjloknya harga saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan bahwa kekayaan nasional secara keseluruhan akan terdampak, namun yang paling merasakan imbasnya adalah para investor minoritas.
“Namun yang paling terdampak adalah para investor minoritas yang merupakan pribadi-pribadi yang menggunakan tabungan atau uang pensiunnya untuk berinvestasi di pasar modal,” urainya.
Oleh karena itu, Eddy menyampaikan apresiasi mendalam terhadap perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan investor kecil dan aset negara.
“Oleh karenanya kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang menaruh perhatian untuk melindungi kepentingan investor kecil dan menjaga nilai aset bangsa yang di BUMN yang tercatat di pasar modal,” terangnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan untuk segera melakukan perbaikan. “Sekarang saatnya berbenah dan kita tidak mengenal istirahat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan agar Indonesia lolos dari evaluasi di bulan Mei dan terus berkembang memiliki pasar modal dengan kinerja dan tata kelola berstandar internasional,” tutupnya.
