Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, menilai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di tiga provinsi, merupakan kabar baik bagi publik.
Kabar Baik untuk Publik
Yohan berpendapat, hal tersebut berarti presiden tidak memiliki beban apa pun dalam upaya menertibkan kawasan hutan. “Tentu ini kabar baik sehingga presiden tidak punya beban apa pun dan kepada siapa pun dalam upaya menertibkan kawasan hutan,” kata Yohan kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Komisi IV DPR, kata Yohan, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam menindak perusahaan-perusahaan ilegal yang telah merusak kawasan hutan. “Dalam hal ini, kami akan selalu dan terus mendukung presiden untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan ilegal yang telah merusak kawasan hutan kita,” ujarnya.
Komitmen Atasi Perusahaan Nakal
Politikus PAN ini menilai Prabowo telah menunjukkan komitmennya mengatasi perusahaan-perusahaan nakal yang merusak hutan dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurutnya, satgas tersebut telah berjalan efektif dan berhasil menyelamatkan jutaan hektare hutan yang sebelumnya dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan.
“Dan komitmen ke arah sana sudah sangat jelas telah dibuktikan presiden dengan membentuk Satgas PKH dan dalam kenyataannya telah menyelamatkan dan mengembalikan jutaan hektare lahan hutan kita yang selama ini dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Hashim Tegaskan Prabowo Tak Punya Lahan Sawit
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah tersebut adalah koruptor yang merusak lingkungan.
“Prabowo tidak punya lahan sawit 1 hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim dalam acara ‘Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025’ di gedung Gereja Mulia Raja, dikutip Antara, Selasa (23/12).
Hashim menambahkan, ada koruptor yang memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Ia menduga ada sekitar 200 perusahaan yang memiliki konsesi ilegal di kawasan tersebut.
Aspirasi Masyarakat Terkait Toba Pulp Lestari
Hashim juga menyatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya adalah penutupan penuh kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.
“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden,” ujar Hashim.
