Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1/2026) pagi. Mereka menggelar aksi demonstrasi menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang telah ditetapkan.
Massa Datangi Istana Negara
Pantauan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa terlihat mengenakan seragam partai buruh berwarna hitam dan merah. Spanduk besar dibentangkan dengan tulisan tuntutan, ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bukan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% diatas 100% KHL’. Dua mobil komando dikerahkan untuk memfasilitasi aksi.
Aparat kepolisian telah bersiaga di lokasi. Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat ditutup untuk mengantisipasi kepadatan massa, namun lalu lintas menuju Gambir masih dapat dilalui kendaraan.
Tuntutan Buruh
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa demonstrasi akan dimulai di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10.30 WIB. Ia memperkirakan ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta akan turut serta, sebagian besar dengan konvoi sepeda motor.
“Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said kepada wartawan.
Adapun tuntutan utama yang diajukan oleh massa buruh meliputi:
- Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
- Revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
Pengamanan Ribuan Personel
Sebanyak 1.659 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, menegaskan kehadiran aparat bertujuan untuk melayani dan menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat,” ujar Reynold di Jakarta, dilansir dari kantor berita Antara. Ia menambahkan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta profesional.
“Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” tegas Reynold. Ia juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum.
