Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungannya agar posisi Kapolri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri.
“Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri,” ujar Said Iqbal kepada wartawan pada Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa reformasi kepolisian harus diarahkan pada profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan humanis, bukan pendekatan militeristik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Menolak Polri di Bawah Kementerian
Pernyataan Said Iqbal ini merespons sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak keras jika Polri berada di bawah kementerian. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk memperjuangkan posisi Polri di bawah presiden hingga titik darah penghabisan.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Jenderal Sigit di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Kapolri mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan Polri tetap di bawah Presiden RI. Ia menilai posisi saat ini adalah yang paling ideal bagi institusi Polri untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai alat negara.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Jenderal Sigit.
Potensi ‘Matahari Kembar’ Jika Polri di Bawah Kementerian
Jenderal Sigit mengemukakan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi ‘matahari kembar’. Ia berpendapat, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden memungkinkan pergerakan yang lebih cepat saat dibutuhkan oleh kepala negara, tanpa melalui perantara kementerian.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari posisi sebagai menteri kepolisian. Namun, ia menolak tawaran tersebut. Jika harus memilih, ia mengaku lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ujarnya.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit yang disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR.
