Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir dan kini menyeret nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY dikabarkan mempertimbangkan proses hukum lantaran namanya dikaitkan dengan polemik tersebut.
Demokrat Bantah Terlibat Sejak Juli 2025
Tudingan keterlibatan SBY dan Partai Demokrat dalam isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya telah beredar sejak Juli 2025. Kala itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan tegas membantah narasi yang menyebut partainya mendalangi isu tersebut. Ibas menyebut tuduhan itu sebagai fitnah keji dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ujar Ibas dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, Ibas menjelaskan bahwa Roy Suryo, yang dikenal tidak mempercayai keaslian ijazah Jokowi, bukan lagi merupakan kader Partai Demokrat sejak 2019. “Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” tegasnya.
Ibas menilai upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan manuver politik yang tidak sehat dan berpotensi memecah belah bangsa. “Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” katanya.
Jokowi Tegaskan Tak Tuduh SBY
Presiden Jokowi sendiri telah menanggapi isu ijazah palsu tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut warna partai politik terkait sosok di balik isu tersebut, apalagi menuduh Partai Demokrat atau SBY. “Nggak ada, saya nggak pernah berbicara masalah warna, nggak pernah,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, seperti dilansir detikJateng pada Kamis (31/7/2025).
Meskipun enggan menyebutkan identitas sosok yang ia maksud sebagai ‘orang besar’, Jokowi secara eksplisit menyatakan bahwa sosok tersebut bukanlah SBY.
SBY Pertimbangkan Jalur Hukum
Baru-baru ini, politikus Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa SBY merasa terganggu dengan isu yang menyeret namanya. SBY dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan fitnah tersebut.
Dalam sebuah keterangan video pada Rabu (31/12/2025), Andi Arief mengaku baru saja bertemu dengan SBY. Ia menyampaikan bahwa SBY sama sekali tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi dan merasa terganggu dengan tudingan tersebut. “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” ungkap Andi Arief.
Andi Arief menambahkan bahwa pihak yang menyeret nama SBY dalam pusaran isu ini adalah akun-akun anonim di media sosial, yang afiliasinya sudah diketahui. “Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim yang kita tahu afiliasinya ke mana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dan Roy Suryo dkk. Ini tentu sangat mengganggu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hubungan SBY dengan Jokowi berjalan baik dan meminta fitnah terhadap SBY dihentikan. Andi Arief menyebut SBY saat ini lebih fokus pada aktivitas pribadinya di bidang seni dan olahraga, serta jarang terlibat dalam kegiatan politik.
Mengenai langkah hukum yang dipertimbangkan SBY, Andi Arief menjelaskan bahwa SBY menimbang opsi somasi sebelum menempuh jalur hukum pidana. “Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan ambil langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi terhadap orang-orang yang melakukan fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum karena ini masalah keadilan,” ujar Andi Arief. “Pak SBY merasa tidak melakukan itu tetapi difitnah,” imbuhnya.
Andi Arief juga menyerukan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk membela SBY yang menurutnya sedang dizalimi dan difitnah. Ia mengingatkan bahwa SBY tidak pernah mengajarkan politik kotor. “Untuk seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, difitnah, ini karena memang betul-betul tidak dilakukan Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah, tetapi kalau kita difitnah dizalimi kita harus melawan,” tuturnya.
Partai Demokrat Somasi Akun TikTok
Menindaklanjuti hal tersebut, Partai Demokrat secara resmi telah melayangkan somasi kepada salah satu akun TikTok berinisial SWBMP terkait tudingan keterlibatan SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat meminta akun tersebut untuk segera meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Bahwa pernyataan yang ada dalam video tersebut adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan/atau fitnah,” bunyi surat somasi yang dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat, dilihat pada Rabu (31/12/2025).
Dalam surat somasi tersebut, Partai Demokrat menyertakan sejumlah pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta pasal-pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demokrat menilai pemilik akun TikTok tersebut telah menyesatkan pandangan publik.
“Bahwa pernyataan dalam video dimaksud telah membuat keruh situasi, menyesatkan, mengakibatkan terjadinya keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat,” demikian keterangan dalam somasi itu. “Dan pernyataan dalam video tersebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya.”
DPP Partai Demokrat meminta pemilik akun TikTok untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, serta menghapus video terkait. Demokrat mempermasalahkan isi video tertanggal 30 Desember 2025 yang diunggah akun TikTok tersebut, yang secara garis besar menyebutkan bahwa SBY harus memutar otak dan bermain kotor untuk menjatuhkan lawan politiknya, salah satunya dengan isu ijazah Jokowi dan Gibran.
detikcom telah berupaya menghubungi akun TikTok tersebut untuk mendapatkan tanggapan terkait somasi yang dilayangkan Demokrat, namun belum menerima balasan.
