Jakarta – Rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diwarnai interupsi dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Ia menyoroti rencana perkebunan sawit dan pembentukan batalion oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua.
Penolakan Wacana Sawit dan Batalion TNI
Awalnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mempersilakan setiap komite untuk menyampaikan rekomendasi pada awal masa sidang 2026. Di akhir sesi penutupan, beberapa anggota DPD menyampaikan interupsinya, termasuk Paul Finsen.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).
Finsen juga mengkritisi rencana pembentukan batalion yang dikaitkan dengan ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, masyarakat Papua lebih membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan daripada markas militer.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegas Finsen.
Ia menambahkan, isu pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang seharusnya dibahas dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
DPD Akan Sampaikan Aspirasi ke Presiden
Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan anggota dewan. Ia juga berjanji akan berusaha mencari jadwal untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.
