Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memaparkan perkembangan terkini mengenai pengadaan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Rincian pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Seskab.
“Malam minggu kemarin, Sabtu, 27 Desember 2025, berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Bapak Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN, Bapak Dony Oskaria, di kantor Sekretariat Kabinet,” ujar Seskab Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu (28/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting terkait pembangunan hunian dibahas, antara lain:
- Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan selesai pada minggu ini. Unit-unit ini akan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan Wi-Fi, serta area bermain anak. Seluruh 15.000 unit ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memulai pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 2.500 unit pertama telah dibangun di lahan milik pemerintah (BUMN) minggu lalu, sementara 2.500 unit kedua dijadwalkan mulai dibangun pada awal minggu depan.
Seskab Teddy menekankan bahwa pembangunan hunian sementara dan hunian tetap ini mengacu pada kriteria tertentu. Lokasi pembangunan dipastikan bukan berada di daerah rawan bencana, serta memiliki akses yang memadai ke jalan besar, fasilitas umum, dan tempat kerja para penghuninya.
“Hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna,” jelasnya.
Teddy berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi penyediaan lokasi dan proses perpindahan warga ke hunian baru tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa sejumlah daerah di Sumatera telah memasuki masa transisi dari status darurat bencana, tergantung pada kondisi dampak pascabencana di masing-masing wilayah.
“Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” kata Pratikno pada Jumat (19/12) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pratikno juga mengungkapkan bahwa pembangunan huntara dan huntap untuk warga terdampak bencana Sumatera telah berjalan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk partisipasi dari TNI dan Polri.
“Huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap) telah mulai dibangun di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerja sama berbagai pihak terkait, TNI-Polri semuanya membantu. Di Aceh, kemajuan pembangunan juga membantu terus berjalan,” ujar Pratikno.
