Nunukan – Aksi berani dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara. Mereka menggelar unjuk rasa di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur yang dinilai terbengkalai. Peristiwa ini terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.
Aksi Berani Siswa di Jalan Berlumpur
Dalam video yang beredar, tampak seorang siswa bernama Gilbert Christian, kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berdiri tegak di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan, berubah menjadi kubangan lumpur dalam akibat hujan. Gilbert terpaksa melepas sepatunya agar dapat berdiri dengan stabil saat menyampaikan orasinya.
Aksi ini tidak dilakukan sendiri. Gilbert didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh. Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, mendesak perhatian nyata terhadap pembangunan di wilayah perbatasan.
Prioritas Pembangunan: Jalan Dibanding Makanan Bergizi Gratis
Dalam orasinya, Gilbert Christian secara tegas menyatakan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jalan jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang baru saja dicanangkan pemerintah. “Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan keresahan masyarakat setempat.
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi kebenaran aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa unjuk rasa ini murni inisiatif warga dan para siswa yang telah merasa jenuh dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi pada Minggu (1/2/2026).
Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu memuat empat poin utama yang menjadi tuntutan mereka:
- Pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan.
- Keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN.
- Percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi.
- Permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan dari atas peta.
Aprem Rining menambahkan bahwa warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat. Namun, mereka meminta adanya skala prioritas yang lebih tepat. “Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegasnya.
