Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan paling keras datang dari Generasi Z.
Mayoritas Publik Menolak Pilkada DPRD
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei dilaksanakan pada 10-19 Oktober 2025 dan dilengkapi riset kualitatif. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai persetujuan terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Adrian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Adrian menambahkan bahwa penolakan ini merata di berbagai segmen masyarakat, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan.
“Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD,” ujarnya.
Generasi Z Paling Keras Menolak
Penolakan terhadap pilkada melalui DPRD paling dominan disuarakan oleh Generasi Z, yaitu kelompok usia di bawah 27 tahun. Data survei menunjukkan:
- Generasi Z (basis 11,5%): 84,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (basis 35,3%): 71,4% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (basis 35,0%): 60,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (basis 18,2%): 63,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Adrian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Segmentasi pemilih partai politik menunjukkan mayoritas penolakan terhadap pilkada DPRD. Tingkat penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), disusul PKB (67,5%), Golkar (58,3%), dan PDIP (56,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” ungkap Adrian.
Penolakan juga terjadi pada basis pemilih calon presiden (capres). Pemilih Anies Baswedan yang menolak sebesar 60,9 persen, pemilih Ganjar Pranowo 77,5 persen, dan pemilih Prabowo Subianto 67,1 persen.
Menariknya, baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas menolak usulan pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.
