Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mencari solusi atas persoalan tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk ke wilayah Malaysia. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya laporan mengenai perubahan batas wilayah tersebut.
Pemerintah Akan Cari Jalan Keluar
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Nanti kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menambahkan bahwa pengecekan kondisi lapangan dan diskusi dengan kementerian serta lembaga terkait akan segera dilakukan. “Nanti kita cek di lapangan, kita diskusikan,” katanya.
Tiga Desa Teridentifikasi Masuk Malaysia
Berdasarkan data yang dihimpun, tiga desa yang teridentifikasi masuk ke wilayah Malaysia adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Namun, terdapat pula penjelasan mengenai perluasan wilayah yang kini masuk ke Indonesia.
Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol Makhruzi Rahman menjelaskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1), bahwa sekitar 5.207 hektare wilayah yang sebelumnya masuk Malaysia kini menjadi pengembangan free trade zone dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan.
“Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian, ada tambahan kurang lebih 5.200, kurang lebih 5.207 hektare ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia, diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan free trade zone,” imbuh Makhruzi.
