Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menekankan urgensi mitigasi krisis iklim yang dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Ia menyatakan bahwa perubahan iklim telah memasuki tahap krisis dan memerlukan upaya pencegahan agar tidak berujung pada bencana.
MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menggelar acara MPR Goes to Campus perdana di tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sabtu (10/1/2026). Kampus ini menjadi lokasi ke-40 dalam rangkaian program yang telah berjalan sejak November 2024 tersebut.
Eddy Soeparno, yang juga seorang Doktor Ilmu Politik UI, menyoroti bahwa sepanjang tahun 2025, kelompok ekonomi lemah dan miskin menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis iklim. “Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin,” paparnya.
Dorongan Mitigasi Krisis Iklim dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Oleh karena itu, Eddy mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia berpendapat bahwa tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim dikhawatirkan akan semakin memburuk.
Sejalan dengan itu, Eddy juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Menurutnya, RUU ini akan menjadi instrumen kunci untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.
“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi.”
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong agar pemerintah dan kampus bersinergi dalam mempersiapkan kebijakan mitigasi iklim agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” pungkasnya.
Kegiatan MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumbar merupakan rangkaian kunjungan kerja Eddy di Sumatera Barat. Sehari sebelum kegiatan tersebut, Eddy juga telah menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat.
