Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sinergi ini krusial untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan pangan dan bantuan sosial melalui pemutakhiran data terpadu, yang akan menjadi dasar perencanaan program tahun 2026.
Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Agus Jabo menjelaskan bahwa seluruh program kerja Kemensos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ATENSI untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan sosial, disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemanfaatan DTSEN ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan. Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan Agus dalam rapat penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
Target Program Kemensos 2026
Untuk tahun 2026, Kemensos menargetkan PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi juga ditargetkan untuk 15 ribu penerima. Seluruh bantuan akan disalurkan secara nontunai melalui transfer rekening atau PT Pos Indonesia.
Sinergi Kemensos dan Kemenko Pangan
Dalam konteks ketahanan pangan, Wamensos menegaskan bahwa koordinasi dengan Kemenko Pangan sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dari Kemensos selaras dengan bantuan pangan pemerintah.
“Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima,” tegasnya.
Proses pemutakhiran data dilakukan secara berlapis. Dimulai dari pendataan di tingkat desa, dilanjutkan dengan validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan pengecekan langsung di lapangan oleh pendamping PKH.
“Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambah Agus.
Cadangan Pangan Pemerintah 2026
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah menghadapi peningkatan produksi pangan pada 2026. Penetapan cadangan pangan menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi.
“Hari ini kami rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh,” kata Zulkifli.
Pemerintah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Cadangan ini akan dimanfaatkan untuk berbagai intervensi, termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi harga.
Zulkifli juga menyoroti peran Bulog sebagai garda terdepan distribusi pangan nasional, khususnya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Bulog menjadi andalan kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar Zulkifli.
Melalui sinergi pemutakhiran data dan perencanaan lintas sektor ini, Kemensos berharap penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
