Kementerian Sosial (Kemensos) mengidentifikasi dua tantangan krusial dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat. Kedua isu utama tersebut adalah percepatan pembangunan sekolah permanen dan kepastian hilirisasi lulusan agar mereka tidak kembali terjerat kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan hal ini saat acara Evaluasi dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Hotel Ciputra Cibubur, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pada Selasa (23/12/2025).
“Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar, satu adalah pembangunan sekolah permanen, yang kedua adalah hilirisasi (lulusan Sekolah Rakyat), untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya, harus unggulan,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Agus Jabo menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga pada persoalan strategis yang memerlukan persiapan matang sejak dini. Tantangan ini semakin besar mengingat mandat Presiden untuk memperluas Program Sekolah Rakyat ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Kalau di Indonesia ada 514 kota/kabupaten, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang siswanya seribu (dengan) kuotanya ada 500 ribu lebih siswa yang nanti akan kita urus. Itu bukan persoalan yang gampang,” jelas Agus Jabo Priyono.
Berdasarkan temuan Gugus Tugas, pembangunan sekolah permanen masih menjadi kendala utama. Sebagian besar Sekolah Rakyat masih berstatus rintisan, sementara proses pembangunan sekolah permanen masih berjalan. Kondisi ini menuntut tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan.
“Jadi nanti ini harus ditindaklanjuti, tindak lanjut tidak bersifat administratif semata, (tapi) harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear,” tegas Agus Jabo.
Selain pembangunan fisik, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat. Keberhasilan program, menurutnya, diukur dari kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terserap di dunia kerja, sehingga mampu memutus rantai kemiskinan.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat ini, apabila siswa-siswanya diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri, (dan) bisa bekerja bagi yang mau bekerja, itu indikatornya,” paparnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kualitas pendidikan Sekolah Rakyat harus ditingkatkan menjadi unggul. Proses pembelajaran perlu diberikan secara istimewa, meskipun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Hal ini mencakup penguatan akademik, karakter, serta keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Agus Jabo menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan agar Program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan. Fokus utama adalah memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Sekolah Rakyat atas kerja kerasnya selama penyelenggaraan program. Evaluasi ini diharapkan menjadi panduan dalam penguatan tata kelola Sekolah Rakyat di tahun mendatang.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah hadir di 166 lokasi dengan menampung 15.820 siswa atau sekitar 638 rombongan belajar. Program ini didukung oleh 10.500 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.
“Kesuksesan Sekolah Rakyat adalah lulusan Sekolah Rakyat ini bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya, sehingga tujuan presiden memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini, betul-betul bisa terwujud,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, Agus Jabo juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Sekolah Rakyat, PPK, dan Koordinator Wilayah terbaik. Penghargaan Kepala Sekolah Terbaik diberikan kepada Zulhafni Marizah (SRMA 30 Padangsidimpuan), Candra Lestianta (SRMA 34 Lebak), dan Asis Prasetyo (SRMA 32 Lampung Selatan). PPK Terbaik diraih oleh Bambang Giantara, Fitmansyah, dan Jasmanto. Sementara Koordinator Wilayah Terbaik diberikan kepada Fajar Wahyu Hermawan, Dardo Pratistyo, dan Serimika Br. Karo.
Acara ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Plt. Inspektur Jenderal sekaligus Ketua Gugus Tugas Dody Sukmono, jajaran pejabat tinggi Kemensos, serta para Kepala Sekolah Rakyat yang mengikuti kegiatan secara hybrid.
