JAKARTA, 29 Januari 2026 – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, meninjau langsung pembangunan jalan Payakumbuh-Sitangkai di kawasan Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Peninjauan ini menandai selesainya tahap pertama pembangunan ruas jalan yang vital bagi perekonomian masyarakat setempat.
Dukungan Penuh Lanjutan Pembangunan
Dalam kunjungan tersebut, hadir pula Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Lima Puluh Kota Safni, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat.
Andre Rosiade mengonfirmasi bahwa Menteri PU telah memberikan jaminan dukungan penuh untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua, yaitu ruas Sitangkai-Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar. Proyek sepanjang sekitar 25 kilometer ini direncanakan mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2026.
“Alhamdulillah tahap pertama Payakumbuh-Sitangkai sudah tuntas. Pak Menteri PU juga memastikan pembangunan dilanjutkan sampai ke Batusangkar. Jalan ini sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat sekaligus penggerak ekonomi kawasan,” ujar Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (28/1/2026).
Kesiapan Anggaran dan Kendala Lahan
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan lanjutan. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Dari sisi anggaran, Kementerian PU siap mendukung. Prinsipnya jelas, selama lahannya clean and clear, pembangunan bisa langsung kita dorong,” kata Dody Hanggodo. Ia menambahkan bahwa kendala lahan seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan proyek infrastruktur nasional, bukan keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, Dody meminta pemerintah provinsi dan kabupaten terkait untuk segera bergerak memastikan kesiapan lahan agar proyek tahap kedua tidak tertunda. “Kalau lahannya sudah siap, tidak ada alasan untuk menunda. Jalan ini sangat strategis bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Spesifikasi Teknis dan Keselamatan
Pembangunan ruas Payakumbuh-Sitangkai sepanjang hampir enam kilometer ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PU untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak akibat keterbatasan anggaran. Proyek ini menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) dengan nilai anggaran sekitar Rp75 miliar. Pilihan konstruksi beton didasarkan pada tingginya aktivitas angkutan berat, khususnya kendaraan tambang galian C, yang berpotensi merusak jalan aspal dalam waktu singkat.
Selain pembangunan jalan utama, aspek keselamatan juga menjadi prioritas. Atas usulan Bupati Tanah Datar Eka Putra, pemerintah pusat akan membangun jalur penyelamat untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, terutama risiko rem blong pada truk di jalur rawan. Pembangunan jalur penyelamat ini memerlukan koordinasi lintas instansi karena sebagian lahan berada di area milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Andre Rosiade menyatakan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Utama PT KAI untuk membahas penyerahan lahan, tidak hanya untuk jalur penyelamat, tetapi juga untuk mendukung rencana pembangunan flyover Padang Luar.
Peran Pemerintah Daerah dalam Keberlanjutan Proyek
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan proyek melalui pengendalian perizinan dan pengawasan tonase kendaraan.
“Pemerintah provinsi siap mengawal pengaturan tonase dan perizinan agar jalan yang dibangun pemerintah pusat ini tidak cepat rusak. Ini tanggung jawab bersama agar investasi besar dari pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Pembangunan jalan Payakumbuh-Sitangkai hingga Sitangkai-Batusangkar diharapkan dapat menjadi penghubung strategis antarwilayah, memangkas waktu tempuh, serta memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Luhak Nan Tuo dan sekitarnya.
