JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan penjelasan mengenai alasan pembangunan jembatan dan jalan penghubung Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, yang hingga kini belum terealisasi. Ia menegaskan bahwa kendala tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran atau lambannya respons pemerintah pusat.
Kendala Administrasi dan Perizinan Daerah
Andre Rosiade menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan oleh sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang masih dalam proses. “Kami jelaskan, keterlambatan itu karena sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang masih berproses, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesiapan lahan, serta izin pinjam pakai kawasan hutan lindung,” kata Andre Rosiade saat berada di Rao, Pasaman, Minggu (18/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan saat ia menyambangi rumah nenek Saudah (67) yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat melawan maraknya tambang liar di lingkungannya.
Sebelumnya, isu mengenai jalan dan jembatan ini mencuat setelah viralnya aksi seorang bidan, Dona Lubis, yang harus menyeberangi sungai demi mengobati pasien di Pasaman. Peristiwa ini menarik perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto, yang kemudian menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menangani kerusakan jembatan di wilayah tersebut.
Tindak Lanjut Instruksi Presiden
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi telah meninjau langsung lokasi jembatan pada Rabu (13/8/2025). Perjalanan dari Kota Padang menuju lokasi memakan waktu sekitar enam jam, termasuk dua jam menggunakan sepeda motor karena akses jalan yang terbatas.
Andre merinci bahwa dari sisi pemerintah pusat, seluruh kebutuhan pembangunan jembatan gantung Pasaman telah siap. Anggaran melalui Kementerian PU, Ditjen Bina Marga, serta Balai Jalan Nasional sudah tersedia. Desain teknis jembatan yang akan menjadi akses vital penghubung Jorong Lanai Hilir dan Jorong Batang Kundur juga telah rampung. Jembatan ini sebelumnya ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Namun, pembangunan belum dapat dimulai karena masih ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasaman yang harus diselesaikan. “Kalau dari pusat, anggaran dan desain sudah siap. Tapi ada tahapan administrasi dan perizinan yang wajib diselesaikan di daerah. Ini penting agar pembangunan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Andre. Ia didampingi oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak, dan Kepala Dinas ESDM Helmi Heriyanto.
Normalisasi Sungai dan Air Bersih
Selain pembangunan jembatan dan jalan penghubung, Andre Rosiade juga menyoroti pentingnya normalisasi Batang Sumpur. Sungai ini selama puluhan tahun menjadi sumber banjir tahunan di Pasaman. Andre mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) dan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas dukungan anggaran serta teknis pelaksanaan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Pasaman.
Di sektor infrastruktur dasar lainnya, Andre mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman segera mengajukan proposal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM pascabencana. Ia menyebutkan, pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran hingga hampir Rp 2 triliun yang dapat dimanfaatkan daerah jika persyaratan administrasi dipenuhi.
Respons Bupati Pasaman
Bupati Pasaman Welly Suheri menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Andre Rosiade. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan gantung, yang juga dikenal sebagai Jembatan Dona, memang terkendala faktor lingkungan karena berada di kawasan hutan. Proses AMDAL diperkirakan memakan waktu paling cepat enam bulan dan baru dapat rampung sekitar Juli 2026.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade yang sudah memperjuangkan pembangunan jalan dan jembatan ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan AMDAL yang ternyata membutuhkan waktu enam bulan. Juga soal hutan lindung dan lainnya, kami akan usahakan segera,” katanya.
Terkait normalisasi Batang Sumpur, Welly menegaskan bahwa bencana banjir di wilayah tersebut telah terjadi hampir setiap tahun selama sekitar 30 tahun terakhir. Penanganan tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBD kabupaten atau provinsi. Dukungan pemerintah pusat melalui koordinasi yang dilakukan Andre Rosiade dinilai menjadi kunci percepatan penanganan.
Andre menegaskan komitmennya untuk membantu seluruh kepala daerah di Sumatera Barat tanpa memandang latar belakang partai politik demi percepatan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ia menutup dengan pesan kebersamaan ‘Basamo mangko manjadi’ sebagai simbol kolaborasi pusat dan daerah untuk mewujudkan infrastruktur yang aman dan layak bagi warga Pasaman. Andre juga akan membantu menuntaskan masalah lahan dan hutan ke Menteri Kehutanan.
