JAKARTA, 20 Januari 2026 – Kementerian Sosial Republik Indonesia mengintensifkan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Langkah ini diambil seiring dengan potensi hujan tinggi dan ancaman banjir susulan yang masih membayangi wilayah tersebut.
Koordinasi Penanganan Darurat
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah menjalin koordinasi erat dengan pemerintah daerah setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan darurat berjalan secara optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar para warga yang terdampak langsung oleh bencana.
“Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal, terutama pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (20/1/2026).
Kronologi dan Dampak Bencana
Bencana banjir dan tanah longsor ini mulai terjadi sejak Jumat, 9 Januari 2026, pukul 20.00 WIB. Curah hujan yang tinggi menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Data sementara menunjukkan bahwa lima desa di Kecamatan Juwana, Pati, terdampak langsung, yaitu Desa Doropayung, Bumirejo, Tluwah, Kudukeras, dan Kedungpancing.
Bencana ini berdampak pada sekitar 8.000 kepala keluarga (KK) atau 20.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, 300 KK atau 900 jiwa terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi aman seperti balai desa, balai kemasyarakatan, serta rumah keluarga dan kerabat terdekat. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat bencana ini.
Operasional Dapur Umum dan Bantuan Logistik
Untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama tim Tagana telah mengoperasikan dapur umum lapangan. Dapur umum ini berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pati dan Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Masing-masing dapur umum memiliki kapasitas produksi 3.600 bungkus makanan per hari untuk tiga kali makan, yang telah beroperasi sejak 19 Januari 2026.
Selain itu, penanganan juga diperkuat dengan dapur umum mandiri yang dikelola oleh unsur masyarakat dan lembaga terkait, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pati di berbagai titik wilayah yang terdampak.
Secara keseluruhan, bencana ini melanda 20 kecamatan di Kabupaten Pati. Kerusakan material tercatat signifikan, meliputi 3.700 rumah terendam, 7.000 rumah terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi (berat, sedang, ringan), serta dampak pada fasilitas umum, pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur tanggul dan jalan, hingga sekitar 1.300 hektare lahan sawah.
Status Tanggap Darurat dan Bantuan Tahap Lanjut
Pemerintah Kabupaten Pati telah secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026. Status ini berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 10 hingga 23 Januari 2026.
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik tahap I dan II melalui gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta Sentra Margo Laras Pati. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda, perlengkapan keluarga, serta pakaian untuk anak-anak dan dewasa.
Antisipasi Banjir Susulan dan Upaya Pemulihan
Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memantau perkembangan situasi di lapangan dan mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan mengantisipasi kemungkinan banjir susulan sesuai informasi BMKG. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur terkait menjadi kunci agar penanganan berjalan cepat dan tepat,” tegas Gus Ipul.
Saat ini, sebagian wilayah terdampak bencana mulai menunjukkan penurunan ketinggian air. Namun, wilayah hilir dan pesisir seperti Kecamatan Juwana, Dukuhseti, dan Gabus masih dilaporkan tergenang. Pemerintah bersama unsur terkait terus berupaya melakukan pembersihan wilayah terdampak, normalisasi sungai, serta rehabilitasi tanggul untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
