Partai Golkar menolak keras usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menilai ambang batas tersebut merupakan instrumen konstitusional dan demokratis yang krusial untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Penyederhanaan Sistem Kepartaian
Menurut Sarmuji, penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya merupakan penolakan terhadap upaya penyederhanaan sistem kepartaian. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut berpotensi mendorong lahirnya sistem multipartai ekstrem yang dinilai tidak selaras dengan karakter sistem presidensial.
“Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” ujar Sarmuji dalam sebuah keterangan tertulis pada Senin (02/02/2026).
Konsistensi Pembangunan Sistem Politik
Sarmuji menekankan pentingnya konsistensi dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Ia berpendapat bahwa dalam konteks presidensialisme, Indonesia membutuhkan sistem multipartai yang sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa penyederhanaan sistem kepartaian, sistem presidensial akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik yang berdampak pada lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Masa Depan Pemerintahan Nasional
Partai Golkar menyatakan akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional dan konstitusional. Sarmuji menegaskan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan sekadar kepentingan partai, melainkan masa depan efektivitas pemerintahan nasional.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” pungkasnya.
