Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah keras isu mengenai ketidakloyalan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habiburokhman menegaskan kesetiaan Kapolri kepada Presiden Prabowo.
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Kamis (29/1/2026).
Pernyataan ini dilontarkan politikus Partai Gerindra tersebut sebagai respons terhadap adanya tokoh politik yang menyebarkan isu ketidakloyalan Kapolri. Isu ini muncul, menurut Habiburokhman, karena adanya perbedaan pandangan politik pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
Habiburokhman merinci dua alasan yang dikemukakan oleh tokoh politik tersebut terkait tudingan ketidakloyalan Kapolri. Pertama, mengenai pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum tim reformasi Presiden terbentuk. Kedua, penolakan Kapolri terhadap posisi Polri di bawah kementerian.
Menurut Habiburokhman, pembentukan tim reformasi internal Polri justru menunjukkan inisiatif positif dan kesiapan Kapolri dalam merespons keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi institusi Polri. “Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif,” tuturnya.
Mengenai penolakan Kapolri terhadap posisi Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menilai hal tersebut sejalan dengan aspirasi Presiden Prabowo yang menginginkan Polri berada langsung di bawah Presiden. “Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” jelasnya.
Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penolakannya terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Jenderal Sigit, hal tersebut dapat melemahkan institusi Polri dan juga otoritas Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit menambahkan bahwa posisi Polri saat ini, yang langsung berada di bawah Presiden RI, sangat membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Ia mengkhawatirkan penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menciptakan potensi “matahari kembar”.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” pungkasnya.
