Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyatakan komitmennya untuk mendukung perbaikan pasar modal nasional serta reformasi ekonomi yang berkeadilan di tengah kompleksitas tantangan global. Ia mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk pembenahan kelembagaan pasar modal.
Ibas juga menyambut baik penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan dan tata kelola otoritas pasar modal. Menanggapi pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berhentinya Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI), Ibas menilai situasi tersebut harus disikapi secara jernih dengan mengedepankan kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menekankan bahwa pasar modal adalah pilar utama pembiayaan pembangunan dan indikator kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. “Pasar modal bukan hanya soal angka dan indeks, tetapi menyangkut kepercayaan. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus dijawab dengan langkah yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Ibas dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Dorong Perbaikan dan Penguatan Pasar Modal
Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan dan penguatan pasar modal Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa setiap langkah reformasi harus dibarengi dengan penegakan integritas dan tata kelola yang kuat.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pasar modal menjadi kunci agar pasar keuangan Indonesia semakin kredibel, stabil, dan mampu bersaing di tingkat global. Ibas menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pasar saham global, khususnya Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang masih berada dalam kategori emerging market.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.
Namun, Ibas mengingatkan adanya tantangan struktural, mulai dari tata kelola perusahaan hingga praktik pasar yang belum sepenuhnya sehat, yang perlu dibenahi secara serius. “Kita perlu reformasi yang lebih mendalam, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, hingga pemberantasan praktik pasar yang tidak sehat. Investor global harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk berinvestasi,” tambahnya.
Tantangan Ekonomi dan Keberpihakan pada Rakyat
Di tengah ketidakpastian global, tekanan inflasi, serta tantangan struktural domestik, Ibas mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada sektor-sektor produktif. Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik.
“Kita tidak boleh lengah, apalagi membiarkan kepentingan segelintir elit mengalahkan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, serta mendorong penguatan pasar modal sebagai pilar penting perekonomian nasional. Mengutip peraih Nobel Ekonomi Joseph E. Stiglitz, Ibas menekankan pentingnya sistem keuangan yang berfungsi baik bagi pembangunan ekonomi. Reformasi yang konsisten dan menyeluruh diperlukan untuk membangun pasar modal yang efisien, tangguh, dan berdaya saing global.
