JAKARTA, 28 Januari 2026 – Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan penurunan signifikan pada pekan ketiga Januari 2026. Sebelumnya, IPH di ketiga wilayah ini sempat melonjak akibat terganggunya distribusi barang dan komoditas pangan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa penurunan IPH ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pasokan serta mempercepat distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana. Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menekan inflasi di daerah bencana. “Daerah-daerah yang terdampak tadinya mengalami inflasi tinggi-tinggi (termasuk 5 daerah tertinggi). Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah terutama pemerintah pusat seperti Bulog dan Badan Pangan ditambah dengan pemerintah daerah masing-masing. Itu bisa kemudian mengatasi inflasi yang terjadi di daerah bencana,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Akses Distribusi Dipercepat Pasca-Bencana
Tito menjelaskan, pada Desember 2025, sejumlah daerah di tiga provinsi terdampak bencana mengalami kenaikan IPH akibat terputusnya akses jalan dan jembatan serta rusaknya sejumlah pasar. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi barang dan komoditas pangan tersendat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan percepatan distribusi melalui berbagai jalur, termasuk jalur darat dan udara. “Pemerintah, terutama Bulog, melakukan langkah yang sangat luar biasa. Pengiriman suplai minyak goreng dan beras didorong ke daerah-daerah yang sulit bahkan melalui udara, melalui heli, melalui Hercules,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan infrastruktur bandara di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera Utara turut mempercepat distribusi logistik, antara lain melalui Bandara Rembele di Bener Meriah serta bandara di wilayah Nias.
Perbaikan Aktivitas Ekonomi dan Pasar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026 hanya tersisa beberapa daerah yang masih mencatat kenaikan IPH, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa di Aceh, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara, serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumatera Barat. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya telah mencatat penurunan harga.
Seiring dengan itu, Tito menyampaikan bahwa seluruh jalan nasional di tiga provinsi terdampak bencana kini telah kembali berfungsi. Kondisi tersebut membuat arus distribusi logistik antardaerah kembali berjalan normal. Selain akses jalan, aktivitas pasar juga menunjukkan perbaikan. Seluruh pasar di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah beroperasi 100 persen, sementara di Provinsi Aceh sebanyak 73 dari total 112 pasar telah kembali beroperasi.
Tito menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan pemerintah daerah dalam membuka kembali akses distribusi pascabencana. “Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk melakukan memenuhi supply di tengah kesulitan. Putus jalan segala macam. Dropping-dropping udara itu. Ditambah lagi pembukaan jalan oleh PU, Danantara, pemerintah daerah itu semua memberikan dampak. Sehingga akhirnya angka-angka ini menjadi petunjuk atas kerja keras itu,” pungkasnya.
Ia berharap stabilitas harga di wilayah terdampak bencana dapat terus terjaga seiring dengan pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.
