Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penerapan creative financing dan perubahan pola pikir birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat Jatim Retreat 2026 yang dihadiri 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1).
Momentum Menyatukan Arah Kebijakan
Khofifah mengapresiasi gelaran Jatim Retreat 2026 sebagai momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi. “Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).
Tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta penyesuaian transfer ke daerah. Instruksi presiden tersebut membawa tiga mandat utama: penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, dan peningkatan kualitas layanan publik yang terukur.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Khofifah menekankan bahwa creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan berbagai sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi.
Terdapat tiga hal penting dalam menciptakan creative financing: mencari sumber pendapatan baru, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, dan menggeser mindset dari revenue ke profit, serta dari spending or earning menjadi spending and earning.
Terkait pencarian sumber pendapatan baru, Khofifah menegaskan pemerintah tidak boleh membebani masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk membuka ruang investasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Aset lahan milik pemprov itu sangat banyak dan tersebar di berbagai kota/kabupaten. Ada banyak wali kota yang minta untuk KSO (Kerja Sama Operasi). Kalau ini dimaksimalkan bisa menjadi sumber pendapatan baru. Dan tentu saja tidak membebani masyarakat,” kata Khofifah.
Sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan baru. Jawa Timur memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung program nasional, termasuk perluasan area budi daya ikan pada 2025.
“Jadi sebetulnya ada banyak cara untuk dapatkan sumber pendapatan baru. Hal-hal kecil bisa kita maksimalkan dari UPT kecuali UPT dinsos dan PPA. Ini hanya bisa terjadi, kalau kita membangun perspektif yang inklusif. We have to open minded,” imbuh Khofifah.
Efektivitas Pelayanan Publik
Khofifah juga menekankan agar pelayanan publik yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan efektif dan efisien. Perizinan yang dapat diselesaikan dengan cepat harus segera diterbitkan.
“Saya pesankan, tolong UPT-UPT ini dikelola dengan baik sehingga spend of control ini tidak terlampau jauh. Kerja kita adalah memberikan layanan publik yang terbaik kepada masyarakat dan tidak membebani masyarakat,” ucap Khofifah.
Perubahan mindset birokrasi ditekankan kembali, dari pola pikir penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas menuju pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.
“Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini hanya akan terjadi jika kita mampu memberi teladan serta kontrol hingga ke UPT-UPT agar pelaksanaan kebijakan benar-benar efektif,” pungkas Khofifah.
Peran Kepemimpinan dan Pendanaan
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Mohammad Nuh, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan materi terkait kepemimpinan dan creative financing dalam pemerintahan.
Prof. Nuh menekankan bahwa kekuatan leadership tidak semata ditentukan oleh figur pemimpin, melainkan oleh kualitas para pengikutnya. “Dalam sebuah organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen, sehingga kalau menjadi pemimpin jangan hanya meng-upgrade diri sendiri tetapi juga yang lain. Leadership akan semakin kuat kalau followership kuat, dan akan semakin baik jika keduanya sama-sama kuat,” jelas Prof. Nuh.
Dari aspek keuangan, Prof. Nuh menegaskan pentingnya pencarian sumber pendanaan baru sebagai penguat APBD. Pengelolaan BUMD juga perlu diarahkan tidak lagi sekadar mengejar pendapatan, tetapi berorientasi pada keuntungan.
“Harus ada sumber pendapatan lain yang bisa kita dapatkan di luar APBD. Kalau ada sumber lain, maka APBD kita akan semakin kuat,” kata Prof. Nuh.
“Begitu juga BUMD harus rubah mindset-nya dari revenue oriented menjadi profit oriented. Karena yang dicari itu bukan pendapatan tetapi keuntungan. Profitability menjadi key-nya,” tutup Prof. Nuh.
