Berita

Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN: Komisi II DPR Nilai Jawab Spekulasi Proyek Mubazir

Advertisement

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/1/2026) telah menjawab spekulasi mengenai proyek IKN yang dianggap mubazir. Menurutnya, kunjungan tersebut membawa dua pesan politik penting.

Dua Pesan Politik dari Kunjungan Prabowo

Pesan politik pertama, kata Rifqinizamy, adalah terkait penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kita senang itu pesan politik. Pesan politik pertama adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 kan, yang menyebutkan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo,” ujar Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Pesan politik kedua, lanjutnya, terlihat dari kehadiran langsung Prabowo di IKN. Kunjungan ini menegaskan perhatian presiden terhadap IKN, bukan sekadar meninjau proyek.

“Pesan politik kedua kemarin. Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” jelasnya.

Rifqinizamy menambahkan, kehadiran Prabowo ini sangat penting untuk membantah keraguan yang berkembang selama ini.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” tegasnya.

Status Hukum dan Komitmen Pembangunan IKN

Rifqi menekankan bahwa secara hukum, status IKN sebagai ibu kota negara sudah final. Anggaran yang telah digelontorkan untuk IKN pun sudah mencapai hampir Rp 100 triliun.

Advertisement

Oleh karena itu, ia berpendapat tidak ada lagi ruang untuk mundur dari komitmen pembangunan dan pemanfaatan IKN.

“Akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai Ibu Kota Negara. Bahwa misalnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada dari 1,3 juta ASN pusat yang ada itu dicicil itu menurut saya bagian dari strategi taktis saja,” paparnya.

“Tapi yang penting adalah komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang dan perpres itu harus dilaksanakan,” pungkasnya.

Rangkaian Kunjungan Kerja Presiden

Kunjungan Prabowo ke IKN merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, pada Senin (12/1), Prabowo telah melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setibanya di IKN, Prabowo disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajarannya. Presiden kemudian melakukan peninjauan di sejumlah titik strategis pembangunan IKN untuk memantau progres dan kesiapan infrastruktur.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo bermalam di IKN setelah rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan.

Advertisement