Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja strategis untuk Tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, ini juga membahas perkembangan penulisan sejarah Indonesia. Acara berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026).
Realisasi Anggaran dan Penerimaan Kemenbud 2025
Fadli Zon menyampaikan bahwa per 15 Januari 2026, realisasi anggaran Kemenbud TA 2025 telah mencapai 96,85% dari total pagu sebesar Rp 2,58 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 69,69 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 121,09%. Capaian ini menunjukkan komitmen Kemenbud dalam menjaga efektivitas belanja untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
“Terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan, capaian IPK nasional tahun 2024 berada pada angka 59,98. Metodologi IPK ini menjadi indikator penting bagi kami dalam membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Program Strategis dan Capaian Direktorat Jenderal
Beberapa program strategis yang terus diperkuat meliputi fasilitasi Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100% dari pagu, peningkatan signifikan penerima Dana Abadi Kebudayaan, serta respons cepat penanganan bencana di Sumatera yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan dukungan bagi sumber daya manusia kebudayaan.
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi berhasil menetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia sepanjang 2025, menambah total menjadi 2.727 WBTBI. Selain itu, 85 Cagar Budaya Nasional baru ditetapkan, sehingga total mencapai 313 Cagar Budaya. Fadli Zon menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan administratif dalam pelindungan cagar budaya.
“Potensi cagar budaya kita sangat besar. Jangan sampai kekayaan budaya tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administratif. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Penulisan Sejarah dan Diplomasi Budaya
Kemenbud telah menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman serta memulai penulisan Buku Sejarah Indonesia yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non perguruan tinggi. Buku setebal hampir 8.000 halaman ini telah diluncurkan pada Desember 2025. Untuk 2026, kementerian menargetkan penulisan lanjutan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945-1950) serta sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, sekaligus mendorong digitalisasi buku sejarah lokal.
Dalam bidang diplomasi budaya, Indonesia terus memperkuat pengusulan warisan budaya ke tingkat dunia, termasuk nominasi Warisan Dunia UNESCO dan warisan budaya takbenda. Upaya repatriasi juga didorong, salah satunya pengembalian fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat. Kemenbud juga aktif menyelenggarakan forum budaya internasional, mengaktifkan Rumah Budaya Indonesia di berbagai negara, dan memperluas promosi kebudayaan melalui platform digital.
Penguatan Ekosistem Budaya Kreatif dan Tata Kelola
Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menunjukkan penguatan ekosistem budaya kreatif, khususnya film, musik, sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa. Jumlah penonton film Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 80 juta. Kemenbud juga mendukung festival film daerah, distribusi alat musik, penguatan komunitas sastra, penerjemahan karya sastra, hingga pengembangan inovasi budaya digital.
Inspektorat Jenderal mencatat nilai survei penilaian integritas sebesar 73,7 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada angka 2,87. Fadli Zon menegaskan penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagai fondasi penting pemajuan kebudayaan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Prioritas Rencana Kerja 2026
Prioritas strategis Kemenbud pada 2026 meliputi penyusunan dan pembaruan regulasi, pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu, penataan organisasi, reformasi birokrasi, penilaian IPK 2026, serta penguatan Dana Abadi Kebudayaan. Kementerian juga akan memperluas kolaborasi lintas sektor, memperkuat diplomasi budaya, mendorong revitalisasi aset budaya, dan meningkatkan kapasitas pelaku budaya.
Apresiasi dan Masukan dari Komisi X DPR RI
Menutup rapat, Fadli Zon mengapresiasi masukan, kritik, dan dukungan dari Komisi X DPR RI. Ia menegaskan komitmen Kemenbud untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi X DPR RI. Seluruh masukan sudah kami catat dan akan kami tindaklanjuti. Mohon dukungan Komisi X agar target pemajuan kebudayaan di berbagai bidang dapat tetap berjalan,” tutur Fadli Zon.
Fraksi Partai Demokrat melalui Sabam Sinaga mengapresiasi capaian Kemenbud sepanjang 2025, menilai realisasi anggaran tinggi, peningkatan Cagar Budaya Nasional, serta capaian sektor perfilman dan museum sebagai kinerja positif. Ia juga berterima kasih atas tanggap darurat bencana di Sumatera.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025, meskipun tentu masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Sabam.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Dewi Coryati mengapresiasi dampak nyata Kemenbud terhadap aktivitas kebudayaan di daerah, khususnya Bengkulu. Terkait penulisan sejarah, Fraksi PAN mendorong agar penulisan ke depan lebih memberi ruang bagi sejarah daerah dan kerajaan lokal di luar Jawa.
“Ke depan kami berharap penulisan sejarah mulai masuk lebih dalam ke sejarah-sejarah di provinsi, karena selama ini fokus sejarah masih sangat Jawa-sentris,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat kerja tersebut antara lain Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendral; serta jajaran Kemenbud dan Komisi X DPR RI.
