JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersepakat untuk menyinkronkan data guna mengoptimalkan intervensi percepatan pemulihan bagi korban bencana di Sumatera. Langkah ini krusial untuk memastikan bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Sinkronisasi Data untuk Bantuan Tepat Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini, merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Fokus utama pembahasan adalah menyamakan basis data penerima manfaat serta memperjelas cakupan intervensi masing-masing kementerian.
“Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026). Ia menekankan bahwa Kemensos akan memprioritaskan intervensi bagi keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana, seperti rumah yang rusak atau hilang.
Fokus Kemensos dan Peran Kementerian UMKM
Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang disalurkan secara tunai. Bantuan ini bersifat rintisan untuk membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan dasar dan memulai kembali aktivitas mereka. “Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ungkapnya.
Pemberdayaan sosial ekonomi yang dilakukan Kemensos mencakup pemulihan aset, akses, dan ability. Ini meliputi perbaikan sarana usaha yang rusak, pemulihan akses pasar, hingga penguatan keterampilan bagi keluarga terdampak agar dapat kembali berwirausaha.
Asesmen awal yang dilakukan Kemensos bertujuan memetakan keluarga yang membutuhkan pemulihan sosial ekonomi. Dari hasil asesmen tersebut, akan ditentukan keluarga yang memerlukan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM. “Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” jelas Gus Ipul.
Skema Pemulihan Ekonomi Terpadu
Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data awal bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan bagi seluruh kementerian dalam penyaluran bantuan.
Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi. Kemensos akan fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi, sementara Kementerian UMKM akan menangani rehabilitasi ekonomi melalui penguatan usaha mikro. Tujuannya adalah agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Program Kementerian UMKM untuk Pemulihan
Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program utama dari Kementerian UMKM untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana. Program tersebut meliputi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan kelompok melalui Permodalan Nasional Madani (PNM), bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana peluncuran landing page ‘UMKM Sumatera Bangkit Bersama’.
“Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” tutup Maman.
Peserta Pertemuan
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dari Kemensos. Sementara itu, dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
