Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar menggunakan sistem e-voting. Daniel menilai usulan tersebut merupakan gagasan lama yang memerlukan pematangan dan kesiapan yang sangat matang.
E-Voting sebagai Opsi Jangka Panjang
Menurut Daniel, e-voting bisa menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang kerap dihadapi dalam pemilihan umum, termasuk praktik politik uang. “Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan, dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).
Namun, ia menekankan bahwa penerapan e-voting saat ini belum siap untuk langsung diterapkan secara nasional. “Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan,” jelasnya.
Penyempurnaan Demokrasi, Bukan Kemunduran
Daniel meyakini bahwa berbagai opsi penyelenggaraan pilkada, termasuk kajian mendalam terhadap pemilihan melalui DPRD, bukanlah sebuah kemunduran demokrasi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia.
“Opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi, tetapi menyempurnakan sistem yang ada demi menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” tuturnya. Ia menambahkan, “Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan.”
Sikap PDIP: Pilkada Langsung dan E-Voting
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung pilkada digelar secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai salah satu cara menekan biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai mahal.
Usulan ini merupakan salah satu hasil dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) I PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026). Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, membacakan hasil rakernas tersebut.
PDIP menilai pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah dan memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Jamaluddin.
Lebih lanjut, Jamaluddin menyatakan, “Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu.”
