Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi (ST) sebagai strategi nasional untuk mempercepat transformasi pendidikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.
Rapat Tingkat Menteri Bahas Percepatan Sekolah Terintegrasi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas percepatan implementasi Sekolah Terintegrasi. Dalam sambutannya, Pratikno menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung program ini. “Melalui RTM ini kita diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam mendukung realisasi penugasan dari Bapak Presiden secara terkoordinasi,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026). RTM yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (29/1) ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis demi menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan komprehensif di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pendekatan Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Terintegrasi harus selalu berpijak pada realitas dan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini penting agar program yang dijalankan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh publik. “Setiap langkah yang diambil pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, dapat dipahami, serta diterima oleh masyarakat,” ujar Prasetyo.
Konsep Sekolah Terintegrasi
Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai sebuah satuan pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguatan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter kuat dan pengembangan kompetensi global. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Kurikulum pembelajaran akan diarahkan pada pembentukan delapan karakter utama, meliputi:
- Keimanan dan ketakwaan
- Sikap kewargaan
- Kemampuan berpikir kritis
- Kreativitas
- Kolaborasi
- Kemandirian
- Kesadaran kesehatan fisik dan mental
- Kecakapan komunikasi
Peran Kementerian PANRB dalam Tata Kelola
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan peran kementeriannya dalam memastikan tata kelola penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi berjalan efektif. Kementerian PANRB akan membantu memetakan tata kelola operasional dan keterhubungan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Dalam program ini, Kementerian PANRB tidak hanya mendukung penguatan sumber daya manusia aparatur, tetapi juga membantu memetakan tata kelola operasional Sekolah Terintegrasi, termasuk bagaimana keterhubungan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan terarah,” ujar Rini.
Penguatan tata kelola ini krusial agar setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya, sekaligus membentuk ekosistem pendukung yang terpadu. “Kami akan memastikan pola kerja lintas kementerian dan lembaga tersusun jelas, sehingga implementasi Sekolah Terintegrasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan sinergi antarlembaga, pemerintah optimis Sekolah Terintegrasi akan menjadi fondasi kuat untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak usia sekolah di Indonesia.
