Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Ia menilai lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi akar permasalahan.
Kasus Keracunan Meluas, Ribuan Siswa Terdampak
Yahya Zaini mengungkapkan keprihatinannya atas insiden keracunan yang terjadi di Grobogan dan Mojokerto. Data yang dihimpun menunjukkan total 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto menjadi korban. “Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” ujar Yahya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Pengawasan BGN Dipertanyakan
Menurut Yahya, terus berulangnya kasus keracunan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG. Padahal, BGN sendiri telah menargetkan pencapaian zero accident pada tahun 2026. “Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” tegasnya.
Tuntutan Sanksi dan Penguatan Koordinasi
Menyikapi hal ini, Yahya Zaini mendesak BGN untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti lalai dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sanksi tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai evaluasi sekaligus peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong BGN untuk memperketat mekanisme pengawasan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan setempat. Yahya menilai pelibatan kementerian dan lembaga lain dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan. “Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” jelasnya.
Pertemuan Rutin untuk Tingkatkan Kewaspadaan
Untuk mencegah terulangnya insiden keracunan di masa mendatang, Yahya mengusulkan agar BGN secara rutin menggelar pertemuan, baik secara daring maupun luring, dengan seluruh SPPG. Pertemuan bulanan ini dinilai krusial untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan SOP. “Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” ungkapnya.
Detail Kasus Keracunan
Sebagai informasi tambahan, kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Mojokerto dan Grobogan. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra), mengonfirmasi bahwa total 411 orang menjadi korban keracunan dari menu soto ayam. Sementara itu, di Kabupaten Grobogan, sebanyak 803 orang diduga mengalami keracunan akibat menu ayam yang disajikan.
