Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026), Ahok membeberkan sejumlah hal secara blak-blakan terkait pokok permasalahan impor produk kilang dan penjualan solar nonsubsidi.
Kesaksian Ahok dalam Sidang
Ahok bersaksi untuk sembilan terdakwa dalam kasus ini. Kesembilan terdakwa tersebut adalah:
- Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
- Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
- Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
- Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid
- Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode Presiden Joko Widodo.
1. Golf sebagai Arena Negosiasi Murah dan Sehat
Ahok mengungkapkan pandangannya mengenai kegiatan golf yang kerap dilakukan oleh jajaran direksi. Ia menyebut golf sebagai tempat negosiasi yang paling murah dan sehat. “Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu dia ada negosiasi di lapangan golf itu, jauh lebih murah daripada nightclub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah, jemur, jalan, murah dan bayarin anggota main itu sangat murah,” ujar Ahok.
Ia mengaku sempat tidak menyukai golf dan melarangnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun, saat masuk Pertamina, ia menyadari bahwa banyak kolega dari perusahaan minyak internasional seperti Chevron dan Exxon mengajak bermain golf. “Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka,” tuturnya.
Ahok juga menceritakan kebiasaan ‘isi-isian’ saat bermain golf, yang ia tegaskan bukan judi melainkan apresiasi. Ia juga mengenang nasihat dari terdakwa Riva Siahaan mengenai hal tersebut.
2. Sistem Pengadaan yang Perlu Perbaikan
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti sistem pengadaan di Pertamina yang dinilainya membuat Indonesia tidak memiliki cadangan minyak lebih dari 30 hari. Ahok mengusulkan penerapan sistem supplier hire stock melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Jadi secara prinsip makanya saya kami usulkan kenapa tidak mau supplier hair stock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta,” jelas Ahok.
Ia membandingkan dengan pengalamannya di Jakarta, di mana sistem tersebut berhasil menghemat anggaran. “Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah,” katanya.
Ahok juga menyindir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang hanya disebut sebagai kelebihan bayar. “Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak, banyak bisa ditangkepin Pak, kalau Bapak mau Pak, itu aja Pak,” ujarnya.
3. Temuan Penyimpangan dan Rekomendasi
Ahok mengungkap adanya penyimpangan yang ia identifikasi selama menjabat, termasuk peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang. Ia menjelaskan bahwa ada penggantian nama PT dalam pengadaan yang bermasalah.
“Ketika ada laporan tender aditif untuk blending di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh. Nah, di situlah kita periksa, kita panggil, periksa, kenapa bisa terjadi gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan. Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan itu berapa PT itu, satu PT diganti nama. Makanya itu juga kami sampaikan,” terang Ahok.
Penyimpangan lain yang mengganggu optimalisasi biaya adalah perbedaan harga pengadaan barang dan jasa dengan nama PT yang sama. Ahok mengklaim perbaikan sistem procurement dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 dapat menghemat 46 persen.
Menanggapi pertanyaan jaksa mengenai output pengawasan Dewan Komisaris, Ahok menyatakan rekomendasinya adalah pemecatan jika ada pelanggaran serius. “Rekomendasi kami pecat, Pak. Pecat direksinya kalau saya ada kasus,” tegas Ahok.
4. Alasan Mundur dari Pertamina
Ahok membeberkan alasan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku berbeda pandangan politik dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
“Saya seharusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023 setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Sayangnya, RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa saat pengunduran dirinya, ia telah meninggalkan catatan RKAP dengan sistem pengadaan baru yang diprediksi memberikan penghematan 46 persen, dan jajaran direksi telah menandatanganinya. “Nah, saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi,” imbuhnya.
5. Kemarahan atas Pencopotan Direktur Tanpa Pemberitahuan
Ahok menceritakan momen kemarahannya saat rapat karena adanya pencopotan direktur tanpa pemberitahuan kepada Dewan Komisaris. “Mungkin itu saya jelaskan situasi di dalam, Pak, ya. Oke. Saya pernah waktu baru jadi komut tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri,” ujarnya.
Ia mengaku sempat emosi dan nyaris melempar botol air minum kepada bagian corporate secretary (corsec) yang menjelaskan bahwa kewenangan pergantian direksi sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN. “Lalu ada bagian corsec saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan, ‘mohon maaf Pak Komut, Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana nggak, itu haknya menteri BUMN’. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum sudah dia gituin saya,” kata Ahok.
6. Tidak Mengenal Riza Chalid
Ahok menyatakan tidak mengenal Riza Chalid dan mempertanyakan seberapa kuat pengaruhnya hingga disebut melakukan intervensi di Pertamina. Pertanyaan ini muncul ketika anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menanyakan hal tersebut.
Terkait PT Orbit Terminal Merak (OTM), Ahok mengaku baru mengenalnya dari media sehubungan dengan perkara ini. “Jadi terkait dengan tangki selama periode 22 November 2019 sampai 1 Februari 2024 Bapak jadi komisaris utama tidak pernah ada laporan tidak ada pernah pengaduan terkait dengan PT OTM, Orbit Terminal Merak, enggak ada ya?” tanya pengacara. “Tidak ada, saya juga baru dengar OTM itu dari media,” jawab Ahok.
Usai sidang, Ahok menegaskan tidak ada intervensi sewa terminal BBM Merak dari Riza Chalid. “Nggak pernah, itu cuma, selalu orang ngomongin di media, saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Kita kan jaganya gitu ketat,” ujar Ahok.
