Pemerintah Kabupaten Bogor menjajaki kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan program-program prioritas berjalan sesuai koridor hukum. Audiensi yang digelar di Cibinong pada Selasa (20/1/2026) ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bogor untuk mendapatkan pendampingan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Program Strategis di Bawah Pengawasan KPK
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pertemuan ini membuka lembaran baru bagi Kabupaten Bogor. Ia secara spesifik meminta KPK untuk mengawasi sejumlah program strategis yang dijalankan oleh pemerintahannya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai aduan masyarakat yang diterima selama setahun terakhir masa jabatannya.
“Bahwa hari ini ada beberapa hal yang dibahas, tetapi poin pentingnya hari ini adalah kita membuka warna baru Kabupaten Bogor. Ada beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor yang kami meminta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy kepada wartawan.
Rudy menambahkan, dengan adanya pendampingan resmi dari KPK, masyarakat tidak perlu lagi repot membuat aduan terpisah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat dan memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan akuntabel.
“Jadi tidak perlu repot-repot membuat beberapa aduan, beberapa program-program strategis hari ini kita kolaborasikan bersama, meminta pendampingan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.
Fokus pada Pembebasan Lahan Tambang dan Infrastruktur
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait alih fungsi lahan yang berujung pada rencana pengembangan sektor pertambangan. Secara khusus, Pemkab Bogor meminta pengawasan KPK dalam proses pembebasan lahan untuk proyek jalur khusus angkutan tambang di wilayah Bogor bagian barat.
Selain itu, proyek infrastruktur lain yang juga menjadi perhatian adalah pembangunan jalan Rancabungur-Leuwiliang. Rudy menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi dan mengidentifikasi program-program strategis lainnya yang memerlukan pendampingan.
“Salah satunya adalah pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang. Kedua, jalan Rancabungur-Leuwiliang. Lalu ketiga, nanti kita akan lihat lagi beberapa program-program yang lain,” papar Rudy.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemkab Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak hanya berhenti pada kolaborasi dengan KPK. Pihaknya juga menggandeng aparat penegak hukum lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan setiap langkah pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Maka, pada saat didampingi, supaya langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Rudy.
Ia berharap, melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menunjukkan transparansi dalam setiap programnya. “Jadi kita ingin menunjukkan bahwa inilah transparansi program dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil, kami berkolaborasi bersama-sama,” tutup Rudy.
