Jakarta – Situasi demonstrasi besar-besaran di Iran yang dilaporkan menewaskan ribuan orang mendapat perhatian serius dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menyikapi dinamika politik domestik Iran tersebut.
Dinamika Politik Internal Iran
Dave Laksono menyatakan bahwa demonstrasi yang terjadi di Iran merupakan bagian dari dinamika politik internal negara tersebut. Ia menekankan bahwa setiap bangsa memiliki hak dan mekanisme internal untuk menyelesaikan persoalan politik maupun sosialnya. “Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip nonintervensi dalam hubungan internasional tentu menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Kritik Intervensi Asing
Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti adanya intervensi dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi di Iran terus berlanjut. Menurut Dave, bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan. Ia menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Terkait adanya pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi terus berlanjut, kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan,” tuturnya.
Prioritas Keselamatan WNI
Dave menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan diplomatis dari pemerintah Indonesia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. “Adapun mengenai posisi pemerintah Indonesia, kami menekankan pentingnya sikap hati-hati dan diplomatis,” katanya.
Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran. “Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran,” sambungnya.
Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip nonintervensi. “Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain,” pungkasnya.
Konteks Demonstrasi di Iran
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyorot demonstrasi besar-besaran di Iran melalui unggahan di Truth Social pada Selasa (13/1). Trump meminta warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan menyatakan bantuan sedang dalam perjalanan. Ia juga membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai kekerasan terhadap demonstran berhenti.
Menurut data kelompok hak asasi manusia (HAM) HRANA, sedikitnya 2.571 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut, sebagian besar akibat penindakan keras oleh otoritas Iran. Gelombang unjuk rasa yang mengguncang Iran sejak bulan lalu dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan depresiasi tajam mata uang riyal Iran. Protes tersebut meluas ke beberapa kota dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis Iran sejak revolusi 1979.
